Berita

Haedar Nashir/Net

Politik

Banggakan Diri Dan Minta Diistimewakan Bukan Karakter Muhammadiyah

SABTU, 03 FEBRUARI 2018 | 15:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan meskipun Muhammadiyah disebut Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian sebagai ormas yang harus diperkuat dalam kerjasama yang strategis oleh jajarannya, hal itu tidak membuat Muhammadiyah untuk menyombongkan diri dalam capaian dakwahnya.

Menurut Haedar, prinsip yang harus dipegang teguh oleh Muhammadiyah adalah keikhlasan. Cara pandang dan sikap ikhlas berjuang menjadi sendi dan modal spiritual bagi persyarikatan.

"Bagi kami orang mau mengakui Muhammadiyah atau tidak. Kami tetap jalan terus. Membanggakan diri atau minta diistimewakan, sama sekali bukan karakter Muhammadiyah," tegas Haedar dalam satu kesempatan belum lama ini.


Meskipun Muhammadiyah tidak dinomorsatukan, bukan berarti Muhammadiyah kehilangan sesuatu. Seperti dalam sehari-hari, hampir semua elit bangsa termasuk wartawan menyebut dua  ormas besar adalah Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU disebut lebih dulu dibanding Muhammadiyah. Padahal kalau dilihat dari awal berdirinya, Muhammadiyah lebih dulu lahir daripada NU, begitu pun dari segi abjad huruf M lebih dulu dari pada N.

Demikian halnya dengan siapa yang lebih besar antara Muhammadiyah dan NU, tergantung dari sisi mana kebesarannya dinilai? Masing-masing punya keunggulan atau kualitas berbeda.

"Tapi kita enggak mempersoalkan itu," ujar Haedar.

Yang penting Muhammadiyah terus bekerja yang terbaik untuk umat dan bangsa. Membanggakan diri atau minta diistimewakan, jelas Haedar, sama sekali bukan karakter Muhammadiyah.

Di alam demokrasi, tentu, pro dan kontra terhadap pendapat publik figur menjadi sesuatu yang lumrah. Menjadi kewajiban setiap warga untuk memandang pernyataan dan kenyataan secara  proporsional. Dengan demikian energi bangsa tidak dihabiskan untuk memperbincangkan hal-hal yang tak sejalan dengan kemaslahatan umat dan bangsa.

"Saya husnuzhan saja. Mungkin maksudnya memberi apresiasi yang lebih tinggi saja," jelas Haedar.

Karena itulah, Muhammadiyah pun tak mau larut dalam polemik pidato Kapolri. Meskipun demikian, Kapolri sebaiknya memberikan klarifikasi dengan mengundang semua ormas Islam untuk menghindari kesan negatif.

Yang dimaksud Kapolri, menurut Haedar, tentu bukan untuk memecah belah, hanya memberi apresiasi tinggi kepada Muhammadiyah dan NU, tapi disertai pengecualiaan sehingga terkesan kurang seksama.

Muhammadiyah selama ini berupaya menggandeng tangan seluruh kekuatan bangsa. Walaupun, dipandang banyak pihak memiliki peran besar dalam memperkuat persatuan bangsa, Muhammadiyah tetap harus mawas diri. Amal usaha nyata di lapangan pendidikan dan kesehatan tak berarti harus merasa puas. Masih banyak problem bangsa ini yang membutuhkan keterlibatan Muhammadiyah.

Berbagai inovasi pemberdayaan masyarakat dan misi-misi kemanusiaan yang dijalankan oleh Muhammadiyah, seringkali jauh dari hingar bingar pemberitaan.

"Karena bukan itu yang menjadi tujuan Muhammadiyah. Prinsip fastabiqul khoiroot atau berlomba-lombalah dalam memperbanyak kebajikan, menjadi pegangan kokoh Muhammadiyah," demikian Haedar. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya