Ray Rangkuti: Ketua BEM UI Tidak Sampai Menghina Jokowi

Sangat tidak tepat jika aksi "kartu kuning" untuk Presiden Joko Widodo, yang kemarin dilakukan Ketua BEM Universitas Indonesia, Zaadit Taqwa, dianggap sebagai penghinaan kepada kepala negara.

Analis politik pendiri Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ahmad Fauzi alias Ray Rangkuti, mengatakan, tidak boleh ada proses hukum terhadap Zaadit Taqwa hanya karena aksi simbolis memprotes Jokowi saat menghadiri Dies Natalis di Kampus UI, kemarin.

"Ya, kalau Ketua BEM UI diproses karena itu, tidak benar," kata Ray usai diskusi diskusi "RKUHP Anti Demokrasi?" di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu pagi (3/2). Diskusi ini secara khusus membahas upaya pemerintah dan DPR menghidupkan lagi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Jika negara atau aparat hukum menganggap aksi simbolis Zaadit sebagai penghinaan kepala negara, maka bisa saja Zaadit ditangkap tanpa pengaduan dari siapapun. Namun, Ray ingatkan bahwa pasal yang mengatur penghinaan presiden dan wakil presiden telah dicabut oleh MK.

"Pertama, sekarang belum ada aturannya. Yang kedua, kalau sekiranya ada aturannya, proses hukum tidak tepat karena yang dilakukan cuma kritik, tidak sampai definisi menghina kepala negara," jelas Ray.

Menurut mantan aktivis mahasiswa itu, sudah tepat jika Zaadit hanya diusir dari ruangan di mana Jokowi berada. Hal tersebut ia pahami sebagai prosedur tetap Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang berasumsi tindakan Zaadit mengancam kepala negara.

"Tapi, kalau sampai dipidana, sangat tidak beralasan," kata Ray.

Aksi Zaadit berlangsung saat Presiden Jokowi hadir dalam acara Dies Natalis ke-68 UI. Usai Jokowi memberikan pidato dan akan melanjutkan ke acara peresmian Forum Kebangsaan UI‎, Zaadit meniup peluit sambil mengacungkan kertas sebesar map berwarna kuning ke arah presiden. [ald]