TNI Bantu Polri Urus Keamanan Masyarakat, Komisi I DPR: Jangan Berlebihan

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mendukung  langkah perpanjangan MoU Polri dan TNI Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 yang ditandatangani oleh Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

MoU tersebut berisi tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Intinya itu memelihara ketertiban bersama terukur dan menghormati hak-hak sipil" tegas Kharis melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat (2/2).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga meminta agar dalam perbantuan TNI kepada Polri yang tertuang dalam MoU tersebut dilihat secara menyeluruh. Dia berharap keterlibatan TNI dalam hal tersebut dilakukan bukan dengan pendekatan seperti menghadapi musuh militer.

"Tapi pendekatan seperti rakyat sipil yang berhak mengemukakan pendapat. Ketika diperbantukan ingat bahwa yang dihadapi ini adalah rakyat Indonesia yang kedudukannya sama didepan hukum, proporsional, terukur, tidak berlebihan dan utamakan dialog persuasif," jelas Kharis.

Kharis berharap MoU ini diletakkan secara proporsional dan bersifat sementara hingga ada peraturan dan undang-undang yang mengaturnya. Nota kesepahaman, kata Kharis, berakhir jika ada undang-undang atau peraturan yang mengatur perbantuan TNI kepada Polri.

"Jadi sifatnya memudahkan koordinasi jika Polri memerlukan bantuan TNI dalam menegakkannya jadi memang sifatnya khusus dan ingat dan garis bawahi perbantuan itu jika sudah sangat dibutuhkan," demikian Kharis. [san]