Berita

Politik

Ekonomi Nasional Sulit Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Sulut

KAMIS, 01 FEBRUARI 2018 | 12:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) pada Triwulan II Tahun 2017 tercatat sebesar 5,80 persen. Kendati mengalami penurunan dibanding Triwulan I 2017 yang tumbuh sebesar 6,43 persen, namun capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen. Sementara target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN-Perubahan 2017 sebesar 5,2 persen.

Demikian terungkap saat pertemuan antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Sulbagtara (Sulawesi Bagian Utara), Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttenggomalut, dan Direktur LMAN di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/).

Ekonomi nasional dinilai sulit melampaui pertumbuhan ekonomi Sulut.


"Sulut cukup tinggi pertumbuhan ekonominya. Kami ingin melihat apakah target ini akan terpenuhi, dan bagaimana berbagai sektor yang diharapkan dapat mendukung mencapai target pertumbuhan," kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI, saat memimpin rapat.

Di sisi lain, tambah politisi PKB itu, pihaknya berharap, target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 sebesar 5,4 persen dapat tercapai.

"Kita sudah banyak kebijakan, tapi rupanya target pertumbuhan ekonomi 2017 belum mencapai target," jelas politisi asal dapil Jawa Timur itu dilansir dari laman Parlementaria.

Jazilul menambahkan, pihaknya juga akan melihat realisasi pengerjaan proyek jalan tol Manado-Bitung, dimana pembiayaan infrastruktur tersebut, dibiayai melalui pembiayaan dalam struktur APBN, dalam hal ini Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN).

Banggar DPR juga akan memantau perkembangan pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang dimulai sejak Mei 2014, yang dibiayai melalui pembiayaan APBN melalui Kementerian Perindustrian 2016 serta sertifikasinya akan dianggurkan melalui APBD-P Provinsi 2016. [rus]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya