Pemerintah, dalam hal ini Menteri Perekonomian telah mengeluarkan keputusan impor garam industri 3,7 juta ton.
Volume impor lebih tinggi dari rekomendasi dan estimasi kebutuhan versi Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKKP) sebanyak 2,2 juta ton. Ada selisih 1,5 juta ton kebutuhan versi Menteri Perekonomian dan data menurut menteri Kelautan & Perikanan ( KKP ).
Keputusan impor garam ini sontan memunculkan pro kontra.
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Control (IBC), Akhmad Suhaimi mencermati ada ketidaksinkronan data dari KKP, selaku instansi yang mengeluarkan rekomendasi impor dan menteri yang membina nasib petani garam sesuai amanah UU 7/2016) dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.
"Masing-masing kementerian mempunyai data berbeda. Bahkan ketidaksinkronan data itu pula yang lahirkan dugaan-dugaan hadirnya para pemburu rente, mengambil untung dari importasi garam," paparnya.
Lebih parahnya lagi, lanjut Akhmad, impor dilakukan ketika sedang musim panen garam lokal dan tidak adanya kepastian terserapnya produksi lokal.
"Wajar jika kemudian banyak pihak yang curiga bahwa Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan dinilai lebih mewakili pelaku industri dan pasar, daripada melindungi petani garam lokal," katanya.
Demi menjaga stabilitas garam petani lokal dan menghilangkan perburuan rente importasi garam, menurut dia, perusahaan negara yang bergerak dalam usaha pergaraman, yaitu PT. Garam sesuai Permen KP nomor 66/2017 yang diberi tugas untuk melakukan impor.
"Sebelum impor dilakukan, harus dipastikan seluruh garam lokal sudah terserap agar harga garam petani lokal tidak anjlok," usulnya lagi.
Selain itu dalam distribusi garam impor harus melibatkan para pihak, baik aparat penegak hukum maupun koperasi yang mewakili petani lokal. Hal ini agar distribusi terpantau dan tidak bocor.
"Ketiga usulan di atas semata-mata untuk melindungi petani garam lokal dan memastikan impor garam bukan untuk memburu rente, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan industri non pangan," terang Akhmad.
[wid]
