Harga Gabah Dan Beras Turun, Pemerintah Masih Mau Impor?

Berbagai daerah sudah memasuki panen raya dan beras sudah mengalir ke pasar. Hal ini terlihat dari harga gabah anjlok di sentra padi dan harga beras turun. Harga gabah di Jawa turun Rp 600 hingga 800 per kg dan di Sumatera Selatan turun Rp 1300 perkg.  Sementara harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada tanggal 27 Januari 2018 mulai turun Rp 200 hingga 300 per kg.

“Fakta harga gabah dan beras turun ini, mengonfirmasi akurasi statement bahwa tiap hari ada panen dan akhir Januari 2018 masuk panen raya. Nah justru sekarang perlu dipertanyakan masih perlukah impor?  Bila impor nekad dilakukan saat panen raya, otomatis merusak harga gabah dan merugikan petani” demikian diungkapkan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi di Bogor, Rabu (31/1).

Lebih lanjut Dosen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB itu mengatakan justru saat ini yang perlu segera dilakukan, yakni pertama BULOG menyiapkan diri kerja keras menyerap gabah/beras petani.  Bulog mesti kreatif  menjemput bola, cara kerjanya jangan  seperti tahun lalu, hanya menyerap 58 persen dari target.  Kedua Gudang BULOG diisi beras dari petani, bukan dari impor dengan menyiapkan fasilitas pengering dan prosesingnya sehingga beras berkualitas.

Ketiga, perlu pengawalan agar distribusi beras dari petani ke pasar lancar, tidak ada hambatan-hambatan,” katanya.

Sebelumnya (29/1), Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyampaikan perasaan mirisnya mendengar harga gabah turun hingga Rp. 1300 saat kondisi sedang panen di mana-mana. Hal ini disampaikan Ketua MPR saat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri panen raya di Kabupaten Banyuasin.

“Kita tinggal menghitung hari memasuki panen raya, tetapi harga gabah jatuh, katanya, Senin, 29 Januari 2018.  Marilah kita muliakan petani,” ujar Zulkifli.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi pertanyaan media terkait adanya rencana impor. Ia telah meminta Komisi IV agar mendesak pemérintah untuk meninjau kembali rencana pemerintah terkait impor beras 500 ribu ton.

“Karena saat ini petani memasuki panen dan harga sudah mulai turun” apalagi apa rencana impor. Inikan menjadi beban psikologis bagi petani. Padahal kita mau petani makmur,” ujar dia.

Begitu pun, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal (purn) Moeldoko mendapat fakta di lapangan bahwa stok beras nasional surplus.

“Karena itu sesuai data tersebut, hal ini menjadi pertimbangan Presiden untuk dilanjutkan atau tidak persoalan impor,” kata Moeldoko.

Selain Moeldoko, anggota DPRD Banyuasin Ahmad Yani menyampaikan penolakannya terkait rencana impor beras.

“Sekali lagi kami dengan keras menolak impor beras,” kata Ahmad Yani.[san]