Berita

Foto/RMOL

Politik

KUMM: Gaji Dari Jabatan Hasil Suap Haram

RABU, 31 JANUARI 2018 | 12:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Kongres Ulama Muda Muhammadiyah (KUMM) yang digelar sejak Senin (29/1) di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, resmi ditutup hari ini, Rabu (31/1). Sebelum ditutup, peserta KUMM menggelar konferensi pers menyampaikan hasil kajian mereka.

Dalam kongres tersebut, ada empat isu yang dibahas. Yaitu, terkait korupsi atau politik uang, hoax, sumber daya alam, serta nasionalisme dan persatuan. Soal politik uang atau suap misalnya, KUMM menegaskan haram. Termasuk gaji dari jabatan yang diperoleh karena suap juga haram.

Berikut hasil lengkap empat isu yang mereka sebut sebagai Tausiyah Kebangsaan Ulama Muda Muhammadiyah, yang dibacakan Jati Sarwo Edi, peserta dari Pondok Pesantren Muhammadiyah.


Tausiyah kebangsaan Ulama Muda Muhammadiyah

Forum Kongres Ulama Muda Muhammadiyah menyampaikan Tausiyah Kebangsaan kepada umat Islam di Indonesia;

1. Politik Uang
Mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk menghindari segala bentuk money politics karena money politics merupakan bentuk penyuapan (risywah) untuk meraih jabatan. Perbuatan risywah mendapat laknat dari Allah SWT. baik pemberi, penerima, maupun perantara suap. Termasuk mendapat pekerjaan seperti PNS dengan cara suap, jabatan dan penghasilan Gubernur, Bupati dan Walikota yang didapat melalui suap baik dalam bentuk mahar politik mapun menyuap pemilih adalah haram.

2. Hoax/Berita Bohong
Mengimbau umat Islam agar selektif dan menggunakan prinsip tabayyun dalam menyampaikan berita. Karena menyebar berita bohong/hoax adalah dosa besar dan pelakunya dapat dikategorikan fasiq. Kami juga mengimbau kepada umat Islam agar tidak bekerja sebagai buzzer politik/penyebar hoax karena penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang fasad adalah haram dan akan membawa kemudharatan bagi pelakunya.

3. Sumber Daya Alam
Sumber Daya Alam merupakan anugerah Allah yang harus diayukuri dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang melampaui batas dapat dikategorikan sebagai kufur nikmat dan perbuatan sesat. ummat Islam diimbau untuk terus belajar dan mengeuasai ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ummat manusia.

4. Persatuan dan Nasionalisme
Mengimbau kepada umat Islam agar menjaga Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri negara kesatuan republik Indonesia memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian Tausiyah Kebangsaan ini disampaikan kepada umat Islam di Indonesia. Semoga Allah SWT meridhai kita.


Dalam membacakan tausiyah kebangsaan tersebut, Jati Sarwo Edi didampingi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Pelaksana Abrar Aziz, Ketua Komisi B (hoax) Arif Hidayat dari PCIM Jepang, Ketua Komisi C (SDA) Rizki Usmul Azan dari Majelis Tabligh, Ketua Komisi D (nasionalisme) Rahiman Agus Salim dari pesantren Almujahidin Balikpapan, serta seluruh peserta. Sedangkam Jati Sarwo Edi memimpin Komisi A (politik uang). [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya