Berita

Foto/RMOL

Politik

KUMM: Gaji Dari Jabatan Hasil Suap Haram

RABU, 31 JANUARI 2018 | 12:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Kongres Ulama Muda Muhammadiyah (KUMM) yang digelar sejak Senin (29/1) di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, resmi ditutup hari ini, Rabu (31/1). Sebelum ditutup, peserta KUMM menggelar konferensi pers menyampaikan hasil kajian mereka.

Dalam kongres tersebut, ada empat isu yang dibahas. Yaitu, terkait korupsi atau politik uang, hoax, sumber daya alam, serta nasionalisme dan persatuan. Soal politik uang atau suap misalnya, KUMM menegaskan haram. Termasuk gaji dari jabatan yang diperoleh karena suap juga haram.

Berikut hasil lengkap empat isu yang mereka sebut sebagai Tausiyah Kebangsaan Ulama Muda Muhammadiyah, yang dibacakan Jati Sarwo Edi, peserta dari Pondok Pesantren Muhammadiyah.


Tausiyah kebangsaan Ulama Muda Muhammadiyah

Forum Kongres Ulama Muda Muhammadiyah menyampaikan Tausiyah Kebangsaan kepada umat Islam di Indonesia;

1. Politik Uang
Mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk menghindari segala bentuk money politics karena money politics merupakan bentuk penyuapan (risywah) untuk meraih jabatan. Perbuatan risywah mendapat laknat dari Allah SWT. baik pemberi, penerima, maupun perantara suap. Termasuk mendapat pekerjaan seperti PNS dengan cara suap, jabatan dan penghasilan Gubernur, Bupati dan Walikota yang didapat melalui suap baik dalam bentuk mahar politik mapun menyuap pemilih adalah haram.

2. Hoax/Berita Bohong
Mengimbau umat Islam agar selektif dan menggunakan prinsip tabayyun dalam menyampaikan berita. Karena menyebar berita bohong/hoax adalah dosa besar dan pelakunya dapat dikategorikan fasiq. Kami juga mengimbau kepada umat Islam agar tidak bekerja sebagai buzzer politik/penyebar hoax karena penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang fasad adalah haram dan akan membawa kemudharatan bagi pelakunya.

3. Sumber Daya Alam
Sumber Daya Alam merupakan anugerah Allah yang harus diayukuri dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang melampaui batas dapat dikategorikan sebagai kufur nikmat dan perbuatan sesat. ummat Islam diimbau untuk terus belajar dan mengeuasai ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ummat manusia.

4. Persatuan dan Nasionalisme
Mengimbau kepada umat Islam agar menjaga Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri negara kesatuan republik Indonesia memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian Tausiyah Kebangsaan ini disampaikan kepada umat Islam di Indonesia. Semoga Allah SWT meridhai kita.


Dalam membacakan tausiyah kebangsaan tersebut, Jati Sarwo Edi didampingi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Pelaksana Abrar Aziz, Ketua Komisi B (hoax) Arif Hidayat dari PCIM Jepang, Ketua Komisi C (SDA) Rizki Usmul Azan dari Majelis Tabligh, Ketua Komisi D (nasionalisme) Rahiman Agus Salim dari pesantren Almujahidin Balikpapan, serta seluruh peserta. Sedangkam Jati Sarwo Edi memimpin Komisi A (politik uang). [rus]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya