Pengamat energi dari UniverÂsitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi mewanti-wanti untuk tidak berspekulasi tentang keÂmungkinan terjadi kenaikan tarif listrik seiring dengan langkah pemerintah akan memasukkan Harga Batubara Acuan (HBA) dalam formula penghitungan tarif listrik. Menurutnya, spekuÂlasi tersebut berbahaya dan meÂnyesatkan sehingga berpotensi memicu inflasi.
"Menteri Energi dan SumÂber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sudah berulang kali menekankan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik untuk semua golongan pelanggan PT PLN (Persero), baik bersubsidi maupun non-subsidi," kata Fahmy kepada Rakyat Merdeka.
Keputusan tersebut, kata dia, berlaku pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2018. Dan, kebijakan tidak menaikkan tarif listrik itu sendiri untuk mengenÂdalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat yang sedang melemah.
Fahmy mengatakan, reformuÂlasi dengan memasukkan HBA dalam perhitungan tarif listrik itu sebenarnya sangat wajar dilakuÂkan oleh pemerintah, mengingat formula ditetapkan sudah tidak sesuai lagi kondisi sekarang.
"Selama ini, formula penetaÂpan tarif dengan memasukkan 3 variabel utama, yakni: inflasi, kurs rupiah, dan Indonesia
Oil Crude Price (ICP), sudah tidak sesuai," ujarnya.
Dia menjelaskan, saat ini kondisi sudah berubah. Dahulu, penggunaan pembangkit lisÂtrik tenaga diesel masih sangat besar. Makanya penghitungan memakai ICP.
Sementara, sekarang ini pengÂgunaan tenaga diesel semakin menurun. "Saat ini penggunaan diesel tinggal sekitar 6 persen dari total energi primer diguÂnakan. Sedangkan penggunaan energi batubara meningkat pesat hingga sekarang mencapai sekiÂtar 57 persen," terangnya.
Bagaimana dengan kenaikan harga batu bara saat ini? Fahmy menjelaskan, HBA hanya salah satu pertimbangan dalam penetapan tarif listrik sehingga tidak semerta merta tarif akan naik. Apalagi, penetapan tarif listrik sesungguhnya merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.
"Kendati berdasarkan formula baru tarif listrik harus naik, tetapi pemerintah bisa saja menetapÂkan tarif listrik tidak dinaikkan dengan pertimbangan tertentu," ujarnya.
Misalnya, sambung Fahmy, pemerintah tidak menaikkan tarif karena ingin industri dalam negeri bisa lebih kompetitif daÂlam bersaing di pasar global.
"Kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik tentunya lebih didasarkan untuk mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yakni: penuÂrunan inflasi dan penaikan daya beli rakyat," katanya
Diakui Fahmi, kebijakan itu akan membebani PLN. Untuk meringankan PLN, Pemerintah bisa menempuh upaya mengenÂdalikan harga batubara dengan menetapkan HBA dalam skema
Domestic Market Obligation (DMO). Dalam skema ini, HBA batubara yang dijual kepada PLN sebagai energi dasar Pembangkit Listrik ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan batubara yang dijual di luar PLN dan diekspor, harganya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. ***
