Perlu Dikaji Ulang 75 Persen Cukai Liquid Rokok Elektrik

.  Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan perlu mengkaji ulang cukai liquid rokok elektrik (vape) yang mencapai 75 persen mulai Juli tahun ini.

"Jadi kalau kita lihat 57 persen pengenaan cukai pada vape ini saya kira perlu dikaji ulang angkanya tetapi kalau vapenya turunan dari tembakau itu sah-sah aja dikenakan cukai," ujar Bima dalam dikusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (27/1).

Menurut Bima, alasan pengkajian ulang perlu dilakukan lantaran industri vape saat ini masih kecil, kemudian dalam hal pengendalian vape dinilai sebagai jembatan bagi orang-orang yang ingin berhenti merokok.

"Infound industry atau industri yang masih bayi vape ini. Saya juga masih ragu kalau bisa mencapai 1 juta user atau vapor aktif yang ada di Indonesia. Karena di negara maju seperti Inggris saja yang sudah lama lebih dulu itu ada 2,2 juta, apakah indonesia secepat itu bisa mencapai 1 jutat. Jadi saya menganggap industri ini masih kecil," tambahnya.

"Kemudian pengendalian, ada survei menarik office for national statistics yang ada di Inggris dari 2,2 juta pemakai rokok elektrik atau vape itu 53 persennya memang ingin berhenti dari rokok jadi ini adalah salah satu produk bridging atau jembatan dari orang kemudian dari rokok mengurangi-mengurangi hingga akhirnya menghentikan rokoknya sama sekali," lanjutnya.

Lebih lauh Bima mengungkapkan untuk mengeluarkan regulasi 57 persen cukai, perlu juga adanya studi ulang mendalam yang mana membahas jumlah pengguna vape yang ada di Indonesia.

"Harus melakukan bukan hanya survei harga, tapi survei yang lebih mendalam lagi berapa persen dari pengguna vape yang ada di Indonesia yang sebenarnya ingin berhenti dari rokok sehingga dia menggunakan vape karena resikonya lebih rendah. Jadi perlu studi lebih lanjut sebelum kemudian mengeluarkan regulasi yang harus 57 persen dari cukai," tutupnya. [rus]