Berita

Carles Puigdemonta/Net

Dunia

Spanyol Blokir Jalan Carles Puigdemont Menuju Kursi Nomor Satu Catalunya

SABTU, 27 JANUARI 2018 | 12:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy meminta Mahkamah Konstitusi untuk memblokir pencalonan mantan presiden daerah Catalunya Carles Puigdemont untuk merebut kembali jabatan.

Langkah tersebut dilakukan setelah Dewan Menteri pemerintah Spanyol, yang dipimpin oleh Rajoy, mengumumkan pada Kamis malam (25/1) bahwa pihaknya akan berusaha untuk memblokir pencalonan tersebut.

Puigdemont sendiri diketahui adalah presiden pemerintah daerah Catalunya sampai Oktober tahun lalu. Pada saat itu parlemen Catalunya mengumumkan kemerdekaan dari Spanyol setelah referendum yang disengketakan pemerintah Spanyol.


Polisi nasional Spanyol dimobilisasi untuk menghentikan pemungutan suara dan melakukan tindakan keras terhadap para pemilih.

Setelah sebulan mengalami kejenuhan politik antara Spanyol dan wilayah yang memisahkan diri, pemerintah pusat memberlakukan Pasal 155 Konstitusi Spanyol, yang memungkinkannya mengendalikan pemerintahan Catalunya.

Puigdemont dan 12 menterinya kemudian dipecat dan didakwa dengan berbagai kejahatan.

Puigdemont melarikan diri ke Brussels sesaat setelah bekas parlemen Catalunya mengumumkan kemerdekaan.

Wakil Presiden Spanyol Soraya Saenz de Santamaria mengatakan pada sebuah konferensi pers bahwa Puigdemont bermaksud untuk mengajukan pencalonannya sendiri di atas hukum.

Roger Torrent, pembicara parlemen Catalunya yang mengumumkan nominasi Puigdemont pada 22 Januari lalu mengatakan bahwa pencalonan mantan presiden tersebut memenuhi semua persyaratan hukum dan memiliki legitimasi absolut.

Sedangkan artai Puigdemont yakni Together for Catalonia telah mengumumkan bahwa pihaknya berencana mengajukan tuntutan pidana kepada Dewan Menteri pemerintah Spanyol.

Mereka menuduh menteri Spanyol menggunakan intimidasi untuk menghalangi seorang politisi agar tidak menjalankan tugasnya. Demikian seperti dimuat Al Jazeera. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya