Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) rampung sebelum 14 Februari. Kepastian ini membuat PDIP, yang sudah lama menunggu revisi itu selesai, kegirangan.
Revisi MD3 ini amat penting bagi PDIP. Sebab, dengan revisi ini, PDIP bisa ikut menikmati kursi pimpinan DPR dan MPR. Revisi sebenarnya sudah berjalan setahun lebih. Sudah dibahas sejak kursi ketua DPR dipegang Ade Komarudin dan Setya Novanto, namun tak rampung-rampung. Sekarang, di awal kepemimpinannya, Bamsoet (sapaan Bambang Soesatyo) langsung memberi kepastikan bahwa revisi akan diselesaikan sebelum masa memasuki reses pada 14 Februari nanti.
Mendengar kepastikan, anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Dia pun pede alias percaya diri, revisi itu bisa segera rampung dan disahkan.
"Bisa sekali (revisi MD3 segera disahkan)," ujar Hendrawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/1).
Dia mengakui, merampungkan revisi UU MD3 ini tidak mudah. Sebab, meski cuma mengubah pasal mengenai jumlah pimpinan DPR dan MPR, pandangan fraksi-fraksi masih berbeda. Ada yang setuju penambahan masing-masing satu untuk MPR dan DPR, ada juga yang keukeuh meminta penambahan masing-masing dua.
"Ini ujian pertama bagi Bamsoet seberapa mampu memfasiltiasi terbangunnya antara fraksi itu. Yang penting kan ada komitmen. Kalau komitmen masing-masing fraksi sama, ya cepat sekali. Politik kan begitu terbangun kesepakatan, cepat dikerjakan," ucap anggota Badan Legislasi (Baleg) ini.
Di Baleg, sambungnya, sudah ada kesepahaman antara DPR dan Pemerintah, yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, pada rapat 20 Nopember 2017. Di rapat itu, usulan sudah mengerucut bahwa penambahan kursi pimpinan di DPR cukup satu dan di pimpinan MPR dua. Namun, memang ada beberapa fraksi yang masih mengotak-atik usulan jumlah pimpinan MPR dan DPR dalam revisi itu.
Nah, di tangan Bamsoet, sudah ada kesepakatan fraksi-fraksi untuk mempercepat revisi itu.
"Demokrasi kan seperti itu, mencari kesepakatan di tengah-tengah ketidaksepakatan. Sekarang sudah muncul harapan," imbuh Hendrawan.
Hendrawan berharap, keputusan revisi ini bisa dilakukan melalui musyawarah mufakat. Namun, jika tidak tercapai, keputusan itu bisa diambil melalui mekanisme voting.
"Tinggal sekarang bagaimana dilakukan proses Tatib. Sejumlah fraksi mengatakan, jika tidak bisa konsensus maka mau tidak mau harus voting dan fraksi-fraksi yang mendukung (revisi MD3 segera diselesaikan) itu sejauh ini lebih banyak daripada tidak. Ini kan sifatnya revisi terbatas begitu diterima langsung ada upaya revisi menyeluruh dan harus diselesaikan sebelum Pileg dan Pilpres 2019," katanya.
Sampai akhir Januari ini, sebenarnya tidak ada rapat Baleg atau fraksi yang membahas khusus mengenai revisi MD3. Namun, kondisi ini tidak membuat rasa pede PDIP berkurang. Kata Hendrawan, rapat soal MD3 banyak dilakukan dengan informal dan jalur senyap.
"Politik itu kan yang penting melalui operasi senyap. Di luar itu hanya hura-hura dan formalitasnya, tapi yang penting sekali yang diam-diam dan secara senyap membangun kesepakatan dan kesepahaman," tandasnya.
[nes]
