BUKAN cuma #DwiFungsiTNI yang wajib ditolak, tapi juga #DwiFungsiPolri. Presiden Jokowi bukan hanya perlu menolak, tapi juga perlu menegur keras Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang kebablasan dengan usulan dua Pati Polri sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Kecuali Presiden Jokowi memang sama konyolnya dengan Mendagri Tjahjo dengan menyetujui usulan tersebut. Dan jika ini yang dipaksakan, maka mungkin sudah waktunya rakyatlah yang menegur keras Presiden Jokowi untuk tidak menjadikan Pilkada sebagai lelucon kenegaraan.
Pelaksana tugas gubernur itu bukan sekedar bicara keamanan Pilkada melulu. Tapi juga bicara tentang pemerintahan daerah yang kegiatannya tidak boleh berhenti karena ada pesta demokrasi. Kehidupan rakyat tidak berhenti hanya karena Pilkada berlangsung. Jangan lihat dan jadikan kegiatan Pilkada secara picik, sempit dan dangkal.
Lagian kalau kita mau bicara tentang netralitas Pilkada, dasar apa yang jadi patokan bahwa perwira tinggi Polri pasti netral? Dasar apa yang menyatakan bahwa perwira aktif Polri boleh berpolitik? Dasar apa yang menyatakan perwira Polri yang diusulkan lebih layak dari perwira TNI atau pejabat Kemendagri?
Jikapun seluruh pejabat eselon satu Kemendagri ditugaskan untuk menjadi Plt Jabatan Gubernur, itu juga masih pantas dan bukan masalah kritis. Pada faktanya para eselon Kemendagri memang tugas utamanya mengurus pemerintahan daerah. Jadi tentunya sangat relevan dan pantas dari segi wawasan dan leadership. Atau bisa juga mendelegasikan Plt Gubernur kepada Sekda yang sudah sangat paham tata kelola dan tata laksana pemerintahan daerah.
Jangan sampai juga usulan pati Polri dengan argumentasi netralitas dan keamanan justru malah menjadi tujuan utama usulan penugasan itu. Jangan sampai malah penugasan inilah yang dirancang sedemikian rupa untuk mengamankan agar hasil Pilkada menguntungkan dan memenangkan paslon tertentu.
Realitanya, silahkan saja Plt Gubernur dari Kemendagri/Pemda melakukan koordinasi keamanan Pilkada dengan semua Kapolda dan Pangdam terkait, karena memang itu yang terjadi selama ini di semua pemerintahan daerah. Koordinasi netralitas Pilkada juga bisa dilakukan dengan KPU, semua KPUD dan Bawaslu.
Jangan mengada-ada. Kalau tidak berada-ada takkan tempua bersarang rendah. Artinya, tentu ada maksud tersembunyi seseorang jika berlaku secara luar biasa. Mari sukseskan Pilkada 2018 dengan kejernihan politik dan akal sehat, jangan mampetkan demokrasi Pancasila kita.
[***]Penulis adalah alumni ITB, mantan aktivis kemahasiswaan, Direktur Strategi Indonesia
