Berita

Eddy/RMOL

Politik

PAN Desak Jokowi Turun Tangan Evaluasi Kebijakan Menteri Tjahjo

JUMAT, 26 JANUARI 2018 | 18:57 WIB | LAPORAN:

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno angkat bicara soal wacana dua perwira tinggi (pati) Polri yang bakal diangkat menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara dan Plt Gubernur Jawa Barat.

Dua pati Polri itu adalah Asisten Bidang Operasi Kapolri Irjen Pol. Mochamad Iriawan dan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol. Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur masing-masing di Jabar dan Sumut.

Menurut Eddy, usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu sangatlah tidak lazim. Sebab mereka masih menjadi perwira aktif yang memiliki tugas dan fungsi berbeda dengan tugas pemerintahan.


"Menurut saya usulan itu tak lazim dilakukan, karena mereka perwira aktif yang diangkat jadi Plt," katanya saat ditemui di kawasan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).

Diketahui, dalam waktu dekat ini, Sumut dan Jabar bakal menggelar pemilihan gubernur (Pilgub). Anak buah Zulkifli Hasan ini berharap agar Mendagri Tjahjo dapat menjaga netralitas aparat keamanan dalam gelaran pesta rakyat lima tahunan itu. Apalagi disana ada pensiunan Polri dan TNI yang juga bakal ikut bertarung.

"Oleh karena itu kita harap Pilkada ini tolonglah kita junjung tinggi netralitas, fair play, sehingga yang menang pun akan bermartabat," ujarnya.

Namun demikian Eddy belum mau menyimpulkan pengangkatan Plt Kepala Daerah merupakan cara PDI Perjuangan yang ingin mengamankan kader mereka, Djarot Saiful Hidayat di Pilgub Sumut dan TB Hasanuddin di Pilgub Jabar.

"Saya enggak katakan demikian, saya tak bisa menanggapi karena saya jugaga tahu," kilahnya.

Dia juga ogah berspekulasi kalau ditempatkannya dua Plt dari Polri juga karena untuk mengamankan suara untuk Joko Widodo dalam Pilpres 2019 nanti.

"Saya enggak tahu ini teori yang disampaikan. Tapi saya enggak bisa menanggapi," kilahnya lagi.

Namun demikian, dia berharap Presiden RI Joko Widodo untuk mempelajari betul usulan yang disampaikan oleh Tjahjo yang juga dari PDI Perjuangan itu.

"Menurut saya dikaji kembali. Karena usulan dalam rangka menjaga netralitas Pilkada serentak," demikian Eddy. [san]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Sisingamangaraja XII dan Cut Nya Dien Menangis Akibat Kerakusan dan Korupsi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:13

Firman Tendry: Bongkar Rahasia OTT KPK di Pemkab Bekasi!

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:40

Aklamasi, Nasarudin Nakhoda Baru KAUMY

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:23

Bayang-bayang Resesi Global Menghantui Tahun 2026

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:05

Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:00

Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:44

Nasarudin Terpilih Aklamasi sebagai Ketum KAUMY Periode 2025-2029

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:15

Pemberantasan Korupsi Cuma Simbolik Berbasis Politik Kekuasaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 21:40

Proyeksi 2026: Rupiah Tertekan, Konsumsi Masyarakat Melemah

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:45

Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri Akhir Tahun Menguat, DPK Meningkat

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:28

Selengkapnya