Mendagri Konyol Tunjuk Plt Gubernur Dari Jenderal Polri

Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Irjen M. Iriawan jadi Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi pelaksana tugas gubernur dinilai sarat kepentingan partai politik. Terlebih mendekati Pilkada Juni 2018 nanti.

Wakil Sekretaris Jenderal Prodem Bidang Polhukam, Agus Rihat P. Manalu mengkritik usulan tersebut sangat konyol jika tetap dilakukan oleh Mendagri karena jelas sangat melanggar ketentuan Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 4 ayat 2 dan 3 yang mensyaratkan Pelaksana Tugas Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi.

"Kita tahu bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang anggota kepolisian hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah dirinya mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dan Polri bukan institusi yang berada di bawah Kemendagri melainkan berdiri sendiri langsung di bawah presiden sebagaimana TAP MPR No. VI / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII / MPR / 2000 tentang peran, fungsi dan kedudukan TNI dan Polri," urai Agus di Jakarta, Jumat (26/1).

Agus Rihat menambahkan,pada prinsipnya seorang anggota Polri hanya dapat menjadi anggota atau ketua dalam organisasi kemasyarakatan yang mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau berdasarkan penugasan dari Kapolri. Sedangkan Plt gubernur jelas tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian dan di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Untuk itu, Agus Rihat meminta agar Mendagri meninjau ulang usulan atas Plt. Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.[wid]