Berita

Hukum

BNN: 80 Persen Pasokan Narkoba Masuk Lewat Laut

JUMAT, 26 JANUARI 2018 | 14:35 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengantongi data yang menunjukkan sekitar 80 persen pasokan narkotik dan obat terlarang masuk melalui jalur laut.

"Narkoba yang masuk ke Indonesia banyak diselundupkan melalui jalur laut, 80 persen dari jalur laut," kata Deputi Penindakan BNN, Irjen Pol Arman Depari, saat menghadiri acara pemusnahan barang bukti di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (26/1).

Fenomena ini, kata Arman, bukan hanya diakui Indonesia tetapi juga diakui oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)


"Juga merilis bahwa transportasi penyalahgunaan narkoba, pengiriman dari tempat produksi ke pasar itu 80 persen lewat laut," jelas Arman.

Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa penyelundupan narkoba sangat marak di antara Indonesia dengan Malaysia. Pasalnya, pantai timur Sumatera bisa ditempuh dalam waktu tiga jam dari Malaysia.

"Bahkan ada yang dekat, hanya satu jam sampai di Indonesia. Kerawanannya pantai kita ini banyak yang terbuka, tidak ada pengawasan. Bukan hanya kurang, tapi tidak ada pengawasan," tekan dia.
 
Jalur pantai timur yang dianggap rawan yaitu dari ujung Sabang sampai ke Langsa, Lhokseumawe, Belawan, Tanjung Balai sampai ke Lampung.

Belum lagi, banyak terjadi transaksi di tengah Selat Malaka yang dilakukan dengan cara pemindahan barang dari kapal ke kapal.

"Jika sindikat Malaysia masih memegang barang itu, berarti tanggung jawab dari sindikat Malaysia ke titik pertemuan. Begitu berpindah, diserahkan ke sindikat Indonesia. Itu berarti sudah tanggung jawab sindikat Indonesia dibawa ke Indonesia," ungkap Arman.

Karena itu, dia berharap berbagai institusi lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakamla), Angkatan Laut, Pol Airud dan Bea Cukai, membantu BNN dalam mencegah dan menindak penyelundupan narkoba.

"Kami harapkan bisa bersinergi, jangan dilihat hanya kerja BNN. Narkotika ini seharusnya jadi tanggung jawab kita bersama," demikian Arman. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya