Pimpinan DPR angkat suara terkait rencana Kementerian Dalam Negeri mengangkat jenderal Polri sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mempertanyakan usulan tersebut karena biasanya yang menjadi Plt merupakan pejabat sipil yang telah menguasai daerah tersebut yang semestinya tidak berpotensi menimbulkan konflik.
"Saya pikir ini adalah satu kebijakan yang patut untuk dipertanyakan ya. Biasanya mereka yang ditunjuk untuk menjabat itu adalah mereka yang menjadi pejabat sipil di daerah itu," ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1)
Menurut wakil ketua umum Partai Gerindra ini usulan penunjukan Plt dari unsur Polri sangat aneh karena bertentangan dengan semangat yang selama ini dipegang.
"Kalau memang benar ada penunjukan itu saya kira ini agak aneh gitu ya dan saya kita bertentangan dengan semangat keadilan, transparansi dan sebagainya," tukasnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap usulan yang nanti akan diputuskan oleh Presiden, apakah disetujui Asisten Operasi Kapolri (Asops) Irjen Pol. Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol. Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumut.
Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Martinus Sitompul sebelumnya yang memberitahukan ada dua jenderal Polri nantinya akan diproyeksikan sebagai Plt Gubenur Jabar dan Sumut.
[dem]
