Berita

Net

Jaya Suprana

Hoaxologi

KAMIS, 25 JANUARI 2018 | 07:40 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

PROF. Ariel Heryanto yang menggantikan Prof Arief Budiman sebagai guru besar studi Indonesia di Universitas Melbourne Australia mengungkap kekuatirannya atas kemerajalelaan hoax di Indonesia lewat naskah "Dari Kencing Onta Sampai PKI" yang dimuat di situs mojok.co. Prof. Ariel menguatirkan wabah hoax yang merebak pada pilpres 2014 dan melanjut pada pilkada 2017 akan merebak di Pilkada 2018 kemudian memuncak pada pilpres 2019. Dikuatirkan hoax akan merusak sendi-sendi persatuan bangsa Indonesia.

Wong Cilik
Saya pribadi setuju dengan kekuatiran tersebut. Namun saya tidak setuju apabila yang dikuatirkan terbatas hanya hoax yang ditujukan ke para penguasa saja . Sementara wong cilik alias rakyat kecil dibiarkan menjadi korban hoax demi membenarkan penggusuran atas nama pembangunan infrastruktur. Mungkin akibat rakyat sudah tergusur masih terfitnah sebagai korban hoax memang kurang "sexy" untuk menjadi bahan pemberitaan ketimbang para penguasa terfitnah sebagai korban hoax.

Naas

Naas
Ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga, sungguh naas nasib rakyat terhoax yang sudah harus merelakan dirinya digusur atas nama pembangunan masih harus difitnah secara sistematis dan masif lewat hoax alias informasi bohong bahwa mereka adalah penyebab banjir, perampas tanah negara, warga liar, kaum kriminal, sampah masyarakat sehingga masyarakat tidak tergusur yakin bahwa rakyat tergusur memang hukumnya wajib untuk digusur alias dikorbankan demi kepentingan umum. Bahkan warga Bukit Duri yang de facto sekaligus de jure telah memenangkan gugatan mereka terhadap angkara murka penggusuran di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri pun masih tetap diyakini bahwa rakyat tergusur adalah para kriminal perampas tanah negara yang hukumnya wajib tidak-bisa-tidak harus digusur. Para warga Kalijodo yang sama sekali bukan bandar judi, mucikari atau pelacur juga terpaksa harus mengikhlaskan gubuk mereka digusur atas nama pembangunan sebab Kalijodo secara dogmatis sudah distigmasisasi sebagai lokasi perjudian dan pelacuran akibat hoax demi membenarkan penggusuran atas nama pembangunan demi kepentingan umum.

Terburuk
Hoax paling buruk akibat paling kejam adalah hoax yang sengaja secara sistematis dan masif direkayasa oleh kaum penindas secara bahkan tanpa segan melanggar hukum, HAM, UUD 1945, Pancasila, Agenda Pembangunan Berkelanjutan serta nurani kemanusiaan demi membentuk opini publik yang membenarkan penindasan terhadap rakyat yang tidak berdaya melawan penindasan. [***]

(Penulis adalah anggota Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia yang Anti Hoax) 

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya