Mendagri Minta TNI Dan Polri Tegas Soal Penyewaan Gedung Untuk Kampanye

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian tidak memberikan izin penggunaan gedung milik TNI-Polri sebagai tempat untuk berkampanye politik.

Menurut Tjahjo langkah tersebut salah satu bentuk netralitas TNI dan Polri dalam mengawal Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Saya telah surati, gedung milik TNI dan Polri mohon tidak disewakan untuk kampanye. Semuanya telah sepakat, sudah dibuat surat ke Kepala Staf Angkatan dan Kapolri," ujar Tjahjo Kumolo pemaparan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2018 di Cilangkap, Selasa (23/1).

Selain gedung milik TNI-Polri, pihaknya juga telah mengirimkan surat himbauan kepada pemerintah daerah bahwa petahana tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas dan fasilitas negara dalam kampanye.

Tjahjo menjelaskan pihaknya tidak memberikan sanksi jika hal tersebut dilanggar. Menurutnya surat yang dilayangkan Kemendagri hanya bersifat mengimbau dan memastikan TNI-Polri menjaga netralitasnya.

"Sama juga petahana, nggak boleh pakai gedung pemda dan mobil pemda. Kalau di TNI AU lebih keras lagi, mobil ada tanda partai aja nggak boleh masuk komplek padahal tamu. Saya kira itu bagus," tutup Tjahjo. [nes]