PPP Tidak Masalah Presiden Ubah Aturan Rangkap Jabatan

DPP Partai Persatuan Pembangunan tidak mempermasalahkan jika petinggi partai Golkar rangkap jabatan sebagai menteri di kabinet kerja.

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani menilai kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo bisa saja berubah kapan saja.

Menurutnya soal rangkap jabatan itu adalah kebijakan presiden, bukan soal penabrakan aturan.

"Namanya kebijakan itu boleh berubah, karena situasinya juga berubah. Nah, ini kita kembalikan dong, user-nya dalam hal ini presiden," ujarnya saat ditemui di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1).

Asrul menambahkan perubahan kebijakan sangat lumrah dan dapat dimaklumi. Selama tidak menabrak peraturan perundang-undangan hal tersebut sah-sah saja dilakukan.

Dirinya mengibaratkan rapat yang terjadi di DPR, pada jadwal disebutkan rapat tersebut terbuka bagi umum, namun terkadang hal tersebut juga dapat berubah dan membuat rapat menjadi tertutup.

"Bagi PPP sepanjang tidak menabrak aturan peraturan perundang-undangan ya silahkan karena memang kebijakan itu boleh berubah," pungkasnya. [nes]