Berita

Darmin Nasution/Net

Bisnis

Darmin Cs Intip Inflasi Negara Lain

Patok Target 2020
SELASA, 23 JANUARI 2018 | 09:55 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah menarget­kan tingkat inflasi nasional pada 2020 berada di level 3,5 dengan deviasi plus minus 1 persen. Jumlah tersebut tu­run dari inflasi yang dipatok pemerintah sebesar 4 persen plus minus 1 persen pada 2016 dan 2017.

Menteri Koordinator Bi­dang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, target tersebut ditetapkan mempertimbangkan laju in­flasi negara-negara mitra dagang Indonesia.

"Ini rapat pembuka TPIP (Tim Pengendali Inflasi Pusat). Kita memang me­lihat bahwa Indonesia arah inflasinya menurun dari ta­hun ke tahun. Dan kita ingin supaya inflasi kita tidak jauh dari negara-negara lain," ungkap Darmin usai rapat dengan TPIP di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, kemarin.


Dalam rapat ini hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Gubernur BI Agus Martowar­dojo. Selain itu, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti dan Tim Satgas Pangan.

Darmin menuturkan, untuk tahun 2018, target inflasi dipatok berada pada kisaran 3,5 plus minus 1 persen. Dan, tahun 2020 ditargetkan 3 plus minus 1 persen.

Darmin menuturkan, pihaknya akan membahas lebih detil untuk merumuskan strategi mencapai target terse­but. "Kita belum memba­has bagaimana menurunkan daerah yang inflasinya tinggi. Nanti ada bahasan untuk itu, kira-kita mungkin Juli. Nanti kita akan mengundang daerah-daerah," ujarnya

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, saat ini masih ada 21 daerah kabupaten dan kota yang belum memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

"Kami sudah minta ke Dirjen Bangda (Pengembangan Daerah) untuk men­dorong, mudah-mudahan rampung tahun ini. Karena inflasi itu harus terakomo­dasi atau diredam di tingkat daerah," katanya.

Tjahjo mengatakan, salah satu hambatan penyebab daerah enggan membentuk TPID yakni kurangnya pema­haman mengenai tim tersebut. Menurutnya, pihaknya tidak bisa memaksa daerah untuk membentuk TPID. Tetapi, pemerintah terus mendorong agar semua daerah membentuk tim TPID.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat in­flasi sepanjang 2017 sebesar 3,61 persen. Angkanya berada di bawah target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peruba­han 2017, yaitu sebesar 4,3 persen.

Kepala BPS Kecuk, Su­hariyanto menuturkan inflasi 2017 dipicu kelompok peru­mahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Tingkat inflasi kelompok tersebut sebesar 5,14 persen dan memiliki andil sebesar 1,24 persen ter­hadap total inflasi. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya