Berita

Foto/Net

Hukum

Siapa Wanita LS Dan Anak Di Bawah Umur AP Dalam Penembakan Kader Gerindra?

Polisi Harus Ungkap Lima Hal
SELASA, 23 JANUARI 2018 | 08:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Polda Jawa Barat harus mengungkap transparan kasus penembakan yang menewaskan kader Partai Gerindra Fernando Alan Joshua Wowor yang dilakukan anggota Brimob Polri Briptu R.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Selasa (23/1).

Jelas Neta, dalam mengusut kasus penembakan ini Polda Jabar belum bersikap transparan. Dari penelusurannya, setidaknya ada lima hal yang perlu diungkapkan Polda Jabar ke publik agar kasus penembakan ini terang benderang dan tidak terkesan ditutuptutupi.


Pertama, soal senjata api yang digunakan pelaku. Apakah senjata tersebut tipe Glock 17 atau HS 9. Tipe Glock 17 adalah senjata organik Densus 88 dan para perwira di Brimob, sedangkan HS 9 merupakan senjata organik Brimob lapisan bawah, terutama yang berpangkat brigadir.

"Sebab beberapa saksi mata sempat menyebutkan, senjata yang digunakan pelaku adalah tipe Glock 17. Selain itu, kenapa pelaku dibiarkan bergentayangan di tengah malam dengan membawa senjata api, padahal yang bersangkutan tidak dalam keadaan bertugas. Apakah SOP di Brimob memang membolehkan anggotanya membawa senjata api kemana mana?" ujar Neta.

Kedua, siapa pemilik moge BMW B 4559 BKD yang dikendarai pelaku. Apakah seorang anggota Brimob berpangkat Briptu memang wajar memiliki motor mewah tersebut. Apakah gajinya dari Brimob memang cukup untuk membeli motor mewah itu.

Ketiga, siapa yang mencakar wajah Rio teman korban. Sebab, akibat cakaran itu pegangan Rio terhadap tangan pelaku yang sedang menodongkan senjata api terlepas, yang kemudian membuat pelaku menjadi bebas melepaskan tembakan yang mematikan korban.

Keempat, siapa wanita LS (23 tahun) dan kenapa yang bersangkutan terluka di dalam kasus penembakan itu.

Kelima, siapa anak di bawah umur berinisial AP dan kenapa yang bersangkutan terluka dalam kasus penembakan itu.

Menurut Neta, kelima pertanyaan ini perlu ditelusuri Polda Jabar untuk mengungkap kasus penembakan secara transparan. Selain itu Propam perlu memeriksa atasan pelaku, kenapa membiarkan yang bersangkutan bebas membawa bawa senjata api di tengah malam, meski tidak sedang bertugas.

Semua ini perlu dilakukan agar pengawasan terhadap sikap dan prilaku jajaran bawah kepolisian bisa maksimal dilakukan. Sehingga jajaran bawah kepolisian tidak arogan dan semena-mena serta tidak bergaya seperti koboi dengan senjata apinya, yang sesungguhnya senjata api itu dibeli dengan uang rakyat.

"Jika jajaran kepolisian tidak serius menangani kasus ini dikhawatirkan aksi koboi-koboian jajaran bawah Polri akan terus berulang," demikian Neta. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya