MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita memutuskan akan impor beras 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Kementerian Perdagangan menjamin keputusan untuk mengimpor beras oleh Perum Bulog sebanyak 500.000 ton tidak akan mengganggu para petani karena untuk menghindari kekosongan stok sebelum masa panen raya. Impor beras yang direncanakan oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka memenuhi stok beras sebelum adanya panen raya yang mulai pada bulan Maret 2018.
Kemendag berdalih impor dilakukan untuk menghindari kekosongan stok yang dapat mengakibatkan melambungnya harga beras di berbagai daerah. "Pemerintah tidak mau ambil risiko kekurangan pasokan beras, mengingat panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Maret 2018," ujar Enggartiasto.
Menteri Pertanian
Sementara Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia tak seharusnya impor beras karena stok dalam negeri cukup, apalagi panen raya di sejumlah daerah akan terjadi, sehingga stok nasional otomatis akan bertambah.Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan Indonesia akan memasuki masa panen puncak padi pada Februari sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi beras.
Menurut Mentan, Oktober 2017 musim hujan sehingga kalau umur padi tiga bulan, maka Januari 2017 berarti panen sehingga di Februari masuk panen puncak.Amran secara diplomatis menilai keputusan mendag impor beras khusus sebanyak 500.000 ton di awal 2018, tidak akan menganggu petani karena ada harga pembelian pemerintah (HPP).
Jangan Diperdebatkan Sejumlah pihak pun ikut bersuara, apalagi sejumlah pimpinan daerah menyatakan menolak beras impor masuk di wilayahnya karena produksi dan stok yang ada di wilayahnya cukup. Tapi ada juga yang mendukung langkah mendag karena stok beras dengan volume yang besar akan memberikan jaminan. Apapun keputusannya yang diambil pemerintah tentunya sudah memperhitungkan plus-minusnya dan untuk kebaikan masyarakat, karena bagaimanapun juga pemerintah yang tahu pasti langkah yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras.
Paling menarik adalah Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan kebijakan pemerintah yang mengimpor beras dari Vietnam tidak perlu lagi diperdebatkan karena keputusan sudah diambil. Masyarakat memang seharusnya untuk tidak terus berpolemik terkait impor beras karena kondisi masing-masing daerah berbeda.
Kalau akhirnya keputusan pemerintah pusat harus ada impor beras, pasti telah melalui pertimbangan yang sangat matang. Polemik mengenai impor beras justru rawan digunakan untuk menekan petani agar menguntungkan pihak-pihak tertentu, padahal kenyataannya tidak sebesar polemik yang muncul.
Demokrasi Sebagai rakyat jelata yang awam kebijakan pertanian mau pun perdagangan saya tidak berani melibatkan diri ke dalam perdebatan. Namun sebagai rakyat yang sudah terbiasa makan nasi dan pembayar pajak yang digunakan untuk impor beras sebenarnya saya berhak memperoleh informasi mengenai apa alasan yang sebenarnya sampai pemerintah impor beras padahal presiden Jokowi sedang mati-matian berjuang agar Indonesia mampu swasembada beras agar Indonesia kalau-bisa-kenapa-tidak bukan menjadi importir namun eksportir beras.
Di alam demokrasi, pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah adalah wajar , maka wajar pula timbul perdebatan. Apabila perdebatan dianggap tidak perlu maka sebaiknya kita meninggalkan alam demokrasi yang sedang kita bangun untuk kembali ke alam otoriter di mana tidak perlu lagi ada perdebatan akibat semua pendapat wajib seragam sama dan sebangun mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.
Right or Wrong, My Pemerintah!
[***]
Penulis adalah Rakyat Yang Sedang Bingung Negara Subur Makmur Gemah Ripah Loh Jimawi Kok Impor Beras
