Berita

Ilustrasi/Amelia Fitriani

Global

Ini Yang Perlu Diketahui Soal Penutupan Pemerintah Amerika Serikat

SENIN, 22 JANUARI 2018 | 08:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah federal Amerika Serikat mengumumkan shutdown atau penutupan jelang akhir pekan kemarin, tepatnya pada Jumat (19/1).

Penutupan kemarin terjadi karena kubu Demokrat tidak memberikan suara untuk mengeluarkan rancangan undang-undang pengeluaran. Padahal rancangan yang disebut tagihan alokasi dalam bahasa politik Amerika Serikat harus disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada tengah malam pada hari Jumat 19 Januari.

Namun kubu Demokrat menolak memberikan suara sampai Demokrat mendapatkan kesepakatan untuk memperbaiki DACA. DACA sendiri merupakan program yang melindungi imigran gelap yang dibawa ke Amerika Serikat sebagai anak-anak atau dikenal dengan istilah "pemimpi".


Di sisi lain, kubu Republik tidak akan menyetujui perbaikan DACA kecuali Demokrat memberikan beberapa peningkatan keamanan perbatasan, termasuk persetujuan anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan yang didorong oleh Presiden Donald Trump.

Sebelum shutdown, pemimpin top Demokrat sepakat untuk menempatkan masalah tersebut di atas meja untuk menghindari penutupan pemerintahan. Namun langkah itu tidak membantu dan penutupan tidak dapat dihindari.

Apa makna penutupan pemerintahan Amerika Serikat?

Penutupan pemerintahan atau government shutdown sendiri merupakan situasi ketika Kongres gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahan. Biasanya pemerintah berhenti menyediakan semua layanan selain layanan penting.

Sesuai pemisahan kekuasaan menurut Konstitusi Amerika Serikat, baik Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat harus menyetujui anggaran yang disepakati, kemudian ditandatangani Presiden Amerika Serikat. Jika Presiden memveto rancangan anggaran tersebut, rancangannya dikembalikan ke Kongres. Di Kongres, veto tadi dapat dibatalkan dengan dua per tiga suara menolak. Penutupan pemerintahan cenderung terjadi setelah Presiden dan satu atau kedua majelis Kongres tidak mampu menyelesaikan perselisihan alokasi anggaran sebelum siklus anggaran yang ada berakhir.

Penutupan seperti yang dialami Amerika Serikat nyaris mustahil terjadi di negara demokrasi lainnya. Di bawah sistem parlementer yang dianut kebanyakan negara Eropa, cabang eksekutif dan legislatif tidak dipisah.

Dampak penutupan pemerintah Amerika Serikat

Penutupan pemerintahan federal mengakibatkan banyak karyawan federal sipil terpaksa menjalani furlough atau cuti wajib tanpa gaji. Namun personel militer dan karyawan-karyawan penting tidak disertakan dalam furlough, namun gajinya bisa jadi tidak dibayarkan sesuai jadwal.

Rincian pasti seputar fungsi-fungsi pemerintah yang berhenti beroperasi selama penutupan ditentukan oleh Office of Management and Budget.

Gedung Putih mengatakan pada hari Jumat (19/1) bahwa 1.056 anggota Kantor Eksekutif Presiden akan dikenakan cuti paksa dan 659 lainnya yang dianggap penting akan tetap melanjutkan pekerjaan.

Sektor lain yang terkena imbas dari penutupan adalah kantor pelayanan paspor serta taman publik atau monumen penting. Hal ini tentu mengganggu rencana perjalanan wisata turis yang telah berencana mengunjungi sejumlah monumen atau tempat publik di Amerika Serikat. Termasuk yang mengalami penutupan adalah ikon ternama Patung Liberty. Namun demikian dalam shutdown kali ini, pemerintah New York memastikan akan kembali membuka Patung Liberty awal pekan ini.

Akan tetapi sejumlah sektor di bawah pemerintahan Amerika Serikat masih akan terus beroperasi, karena merupakan sektor yang dianggap penting. Antara lain adalah personel darurat, seperti militer, penegak hukum federal, dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit federal, dan pengawas lalu lintas. Selain itu, anggota Kongres masih digaji karena gaji mereka tidak dapat diubah kecuali melalui hukum langsung.

Penutupan Pemerintah Amerika Serikat Di Masa Lampau

Ini bukan kali pertama penutupan pemerintah terjadi. Pada era pemerintahan Gerald Ford (1974-1977) dan Jimmy Carter (1977-1981) terjadi penutupan pemerintahan secara parsial sebanyak enam kali yang hanya memengaruhi Departemen Tenaga Kerja dan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Penutupan parsial ini berlangsung mulai 8 sampai 18 hari dan masalah utamanya adalah anggaran federal untuk aborsi.

Kemudian pada era pemerintahan Ronald Reagan (1981-1989) terjadi delapan kali penutupan pemerintahan secara penuh yang berlangsung selama 1 sampai 3 hari dan masalah utamanya adalah defisit anggaran Amerika Serikat. Ada pula penutupan selama 4 hari pada masa pemerintahan pertama George W Bush Bush.

Pada masa pemerintahan Bill Clinton, setelah kubu konservatif menang besar di Kongres dalam Revolusi Republik 1994, terjadi dua penutupan pemerintahan secara penuh selama 5 dan 21 hari. Penutupan yang terakhir adalah yang terlama sepanjang sejarah. Lagi-lagi masalah utamanya adalah defisit anggaran Amerika Serikat.

Penutupan pemerintahan federal Amerika Serikat kemudian terjadi pada 2013. Masalah utama yang terjadi pada saat itu adalah antara parlemen yang dikuasai Partai Republik dan Senat yang dikuasai Partai Demokrat (didukung Presiden Obama) terkait penundaan penerapan Affordable Care Act yang disahkan tahun 2010.

Kapan penutupan akan berakhir?

Penutupan pemerintahan Amerika Serikat akan berakhir ketika ada salah satu pihak, Demokrat atau Republik "berkedip" atau melunakkan sikapnya. Kubu yang "berkedip" mungkin akan menjadi salah satu pihak yang paling disalahkan atas kegagalan politik ini juga.

Namun bila hal ini tidak terjadi, maka masyarakat akan memutuskan pihak mana yang paling disalahkan atas situasi saat ini. Kubu yang "disalahkan" kemudian mendapat desakan publik untuk mengakhiri kebuntuan politik dan pada akhirnya hanya masalah negosiasi persyaratan penyelesaian kebuntuan.

Sebagai catatan penting, penutupan pemerintahan kali ini adlaah penutupan pemerintahan modern pertama dengan Kongres dan Gedung Putih yang dikendalikan oleh partai yang sama. Demikian seperti dirangkum sejumlah sumber. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya