Berita

Nusantara

PILGUB JABAR

Sudrajat Kritik Demokrasi Yang Tidak Peduli Kecerdasan Pemilih

JUMAT, 19 JANUARI 2018 | 21:04 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, berpendapat masyarakat Indonesia harus lebih dulu dipastikan cerdas sebelum diizinkan memberi suara dalam sistem pemilihan langsung.

"Dalam sistem demokrasi di Indonesia, syarat orang untuk mengambil suatu keputusan politik yakni seseorang pergi ke TPS untuk memilih. Mengambil keputusan politik itu perlu kecerdasan," kata Sudrajat saat berdiskusi dengan pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Jalan Bekatonik, Kota Bandung, Jumat (19/1).

Padahal, lanjut dia seperti dikutip RMOL Jabar, tidak semua pemilih di Indonesia mempunyai kemampuan menentukan pilihan politik dengan baik. Akibatnya, pemilih mengambil keputusan politik memilih calon pemimpin tanpa memahami visi dan misi yang dicanangkan para calon. Sistem one men one vote tidak mempedulikan aspek kecerdasan.


"Misalnya di Amerika saja, perempuan ikut Pemilu baru tahun 1920. Begitupun di Inggris perempuan baru boleh masuk ke bilik suara itu tahun 1941 setelah sistem demokrasi berjalan jauh semuanya," ujar kandidat yang didukung Partai Gerindra, PKS dan PAN itu.

Hal itu berlaku di negara-nega tersebut karena dahulu  laki-laki dianggap lebih cerdas dibandingkan dengan perempuan, sehingga proses pemilu pun tidak langsung diikuti oleh perempuan karena faktor itu.

"Waktu itu perempuan itu adalah tidak lebih cerdas, kurang cerdas, tapi di Indonesia sekarang waktu kita pemilu, semua yang kurang cerdas dan tidak cerdas pun masuk ikut memilih," jelas mantan Dubes RI untuk Republik Rakyat China itu.

Dia melihat hal itu sebagai peluang praktik politik uang, atau politik pengumpulan suara dalam demokrasi Indonesia.

"Mudah-mudahan ke depan kita akan membangun sistem demokrasi yang ada di Indonesia," ucapnya. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya