Oleh: Drujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review
Dua hal menarik yang ada di Pilgub Maluku 2018 yakni masuknya sosok perwira tinggi Polri ke kancah politik dan kuatnya kandidat dari jalur non parpol alias independen. Rakyat Maluku disuguhkan komposisi apik dan unik.
Perwira tinggi itu adalah Komandan Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail. Dia jagoan dari koalisi Nasdem, Hanura, PAN, PPP, PKPI, PDIP dan Gerindra. Murad disandingkan dengan Barnabas Orno, Bupati Maluku Barat Daya yang juga kader PDIP. Di sini PDIP memiliki modal karena pemenang Pemilu sekaligus Pilpres 2014.
Masuknya polisi di gelanggang Pilkada memang menjadi fenomena akhir-akhir ini. Selain di Maluku, ada Irjen Anton Charlian di Pilgub Jawa Barat dan Irjen Safaruddin di Pilgub Kalimantan Timur. Sementara TNI, lebih banyak lagi. Kelebihan polisi, dapat menjangkau wilayah pedesaan. Ada Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas). Memang, menggunakan struktur aparatur negara oleh kontestan dilarang. Walaupun polisi harus netral, kalau ada kerabat atau keluarga mencalonkan diri bisa lain lagi.
Tapi, masuknya polisi saya anggap sebagai mundurnya demokrasi. Ini berbahaya, merusak kaderisasi politik. Seolah-olah PDIP tidak punya calon. Padahal, PDIP di Maluku mendominasi. Ini seperti wujud tidak percaya diri. Kan ada Barnabas, sang wakil yang juga kader PDIP. Ini yang aneh.
Selain polisi, di Pilgub Maluku juga terjadi fenomena kandidat non-parpol, alias independen yang bisa dibilang sangat jarang terjadi di Indonesia. Jika lolos, calon independen sebagai kontestan Pilkada membuktikan ada yang salah di partai politik. Sebab, tidak mudah bagi calon independen untuk lolos. Minimal perlu ratusan ribu KTP sebagai bukti dukungan. Hanya tokoh terkenal atau kuat dukungan rakyat yang bisa memenuhi persyaratan.
Menariknya, calon independen ini adalah para kandidat yang kalah di Pilgub Maluku 2013. Dia adalah, Herman Adrian Koedoboen dan Abdullah Vanath. Herman dulunya didukung PDIP. Pria berlatar profesi sebagai jaksa itu finish di urutan ketiga. Tapi Herman saat itu meraih suara terbanyak di Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat. Modal ini semakin lengkap saat berduet dengan Abdullah Vanath, Mantan bupati Seram Bagian Timur (SBT).
Di Pilgub Maluku 2013, Vanath sempat menjadi pemenang di putaran pertama namun keok di putaran kedua. Politisi yang dulu didukung Partai Demokrat itu di babak kedua hanya unggul telak di daerahnya, Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nah, kekalahan itu sepertinya coba dibalikkan Herman-Vanath di Pilgub Maluku tahun ini. Mereka maju dan lolos sebagai kontestan dari jalur independen. Jika menang, ini sejarah. Artinya, ada pilihan jalur bagi pemimpin lokal untuk maju tanpa intervensi pusat dan tanpa mahar politik.
Di lingkup demokrasi, sosok independen merupakan wujud pendewasaan politik. Memang jarang menang, tetapi independen memberikan ruang bagi tokoh lokal untuk maju. Ini menggembirakan, di tengah politik berbiaya tinggi, masih ada jalur menjadi seorang pemimpin.
Dua pasang kandidat itu akan bertarung melawan petahana yakni Gubernur Maluku Said Assegaf yang berduet dengan Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubu. Pasangan ini disusung Demokrat, Golkar, dan PKS.
Sebagai petahana tentu memiliki segalanya, sosok figur hingga waktu dan cara menyapa masyarakat. Petahana biasanya selalu unggul. Tapi ini Pilkada, selalu ada kejutan. Pertarungan mesin parpol juga diprediksi bakalan sengit. ***
