Berita

Margarita Zavala/Reuters

Dunia

Maju Pemilu, Mantan Ibu Negara Meksiko Janji Akhiri Kebijakan Militer Suaminya

KAMIS, 18 JANUARI 2018 | 09:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Calon presiden Meksiko yang juga merupakan mantan ibu negara Margarita Zavala berjanji untuk mengekang kekerasan dan kejahatan dengan menarik tentara dari jalanan sebagai bagian dari pembalikan strategi obat pimpinan militer suaminya yang memicu peningkatan kekerasan yang tajam.

Jika terpilih bulan Juli ini, Zavala berjanji akan menggandakan dan memperkuat kepolisian, namun ,enarik ribuan tentara yang di masa pemerintahan suaminya, mantan presiden Felipe Calderon, mulai beroperasi pada akhir tahun 2006.

"Saya ingin untuk memperkuat polisi dalam sistem kepolisian nasional yang memungkinkan saya untuk secara bertahap menempatkan polisi yang bertanggung jawab atas keamanan dan membiarkan angkatan bersenjata melakukan apa yang selalu mereka lakukan," katanya dalam sebuah wawancara dengan Reuters.


Pemilu Meksiko tahun ini diwarnai isu kekerasan dan pembunuhan pembunuhan tahun lalu melonjak ke rekor tertinggi. Lebih dari 100.000 orang terbunuh dalam kekerasan geng dalam dekade terakhir.

Sebagai pejabat bergulat untuk mengendalikan pertumpahan darah, Presiden Enrique Pena Nieto bulan lalu menandatangani undang-undang sebuah undang-undang keamanan yang diperdebatkan yang secara resmi akan mengabadikan parameter untuk menggunakan militer dalam pertempuran kriminal.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional menyerang undang-undang tersebut, dengan menyebutkan kasus pelanggaran yang dilaporkan oleh militer Meksiko.

Zavala mengatakan bahwa dia berencana meningkatkan gaji polisi, menawarkan promosi berdasarkan prestasi dan memberi sertifikasi perwira di bawah satu kriteria nasional.

"Kita harus memberi martabat kelembagaan," katanya.

Mantan pengacara tersebut juga mengatakan bahwa Meksiko sekarang menghadapi masalah yang berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh administrasi kanan tengah suaminya, dan mengkritik pemerintah saat ini karena seakan meninggalkan polisi.

"Ada masalah penculikan, pemerasan dan senjata dan perdagangan manusia yang jauh lebih serius," katanya.

"Jika polisi terus diperkuat, hari ini kita tidak akan membicarakan masalah undang-undang keamanan," tutupnya. [mel]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya