Berita

Politik

Pendiri Hanura: Ada Orang Besar Di Balik Kudeta OSO

RABU, 17 JANUARI 2018 | 20:33 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Gejolak di tubuh Partai Hanura belum berakhir. Giliran pendiri partai angkat suara. Djafar Badjeber merasa aneh ketua umum yang dipilih secara aklamasi justru mau dilengserkan dengan cara yang tidak bermartabat dan inskonstitusional.

"Nampaknya mereka ini haus kekuasaan, dan kurang bersabar menjadi elit partai," kata Djafar, salah satu pendiri Partai Hanura, Rabu (17/1).  

Menurut Djafar, alasan yang diungkapkan anggota yang mengaku kader partai jika Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) telah melanggar AD/ART sangat menggelikan.


"Mana pelanggaran itu? Mengapa tidak dibicarakan melalui rapat terlebih dahulu?" tantang dia.

Kalau pun ketum memiliki kekurangan dalam memimpin partai, sambung dia, tetapi momentum yang mereka persoalkan tidak tepat dilakukan saat ini. Partai Hanura akan punya agenda besar Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Apa yang dilakukan kader yang secara sepihak memecat OSO tersebut, dinilai Djafar sebagai tindakan provokatif dan perusakan Partai Hanura secara sistematis.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, upaya kudeta sudah dirancang dua sampai dengan tiga bulan lalu. Djafar menyebut orang besar di balik kudeta OSO tersebut tak rela jabatan ketua umum di pundak OSO.

"Dari berbagai info dan statemen beberapa orang saya haqul yakin bahwa beliau ini masih butuh 'mainan' dan untuk memperbanyak pundi-pundi," kata dia.

Djafar menambahkan, tidak tertutup kemungkinan Hanura bisa bernasib sama dengan partai yang yang terus berkonflik kalau tidak ada yang mau mengalah.  

"Agama menyuruh kita untuk musyawarah, apalagi nama partai ini Hati Nurani Rakyat. Pahami dan hayati itu dengan sungguh- sungguh. Dukungan Hanura kepada Joko Widodo bisa menjadi mentah dan buyar kalau Partai Hanura gagal sebagai peserta Pemilu legislatif dan Capres 2019," pungkasnya.[dem]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya