Berita

Nusantara

Jelang Pilkada, 80 Ribu Warga Kota Bekasi Belum Dicoklit

SELASA, 16 JANUARI 2018 | 08:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi baru berhasil melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih tetap sebanyak 1.873.020. Diperkirakan masih ada 80 ribuan lagi calon pemilih pada Pilkada 2018 Kota Bekasi yang belum dicoklit.

"Sebanyak 3.000 PPDP telah melakukan coklit. Dan petugas baru berhasil melakukan coklit terhadap warga yang telah memiliki KTP elektronik. Sisanya diketahui ada sekitar 80 ribu lebih warga, sampai saat ini belum dilakukan coklit," ungkap Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin, Senin (15/1).

Data tersebut, lanjutnya, dihimpun dari 12 kecamatan se Kota Bekasi. Batas akhir coklit data pemilih sampai pada tanggal 19 April mendatang.  


Dia menjelaskan, bagi warga yang telah menikah atau sudah pernah menikah atau usianya telah menginjak 17 tahun dan belum melakukan perekaman KTP-el, maka tetap mendapat hak pilih dengan melampirkan surat keterangan melalui RT/RW setempat. Karena itu, KPU juga berharap kapada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), untuk lebih proaktif turun langsung mendata warganya.

"Warga juga bisa menggunakan KTP lama kalau warga tersebut belum melakukan perekaman KTP-el. Jika warga belum juga dapat surat keterangan dari RT/RW, Kelurahan atau Kecamatan, maka diimbau untuk datang langsung ke kantor KPU. Hal itu dilakukan apabila terdapat  kasuistis seperti itu," ujarnya.

Data yang diperoleh jelang pilkada ini, ditambahkan Syafrudin, dijadikan data pada Pemilihan Presiden 2019 nanti. Karena itu, pihaknya lanjut Syafrudin tengah gencar melakukan coklit tersebut untuk meminimalisir masyarakat yang belum terdata.

"Jadi data yang kita lakukan ini untuk data pada Pilpres 2019 mendatang. Jadi, pada Pilpres mendatang seluruh masyarakat harus sudah memiliki KTP-el. Karena dalam aturan KPU bahwa warga yang akan memilih harus punya KTP elektronik," tukasnya. [Zulfahmi/rus]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya