Berita

Nusantara

Jelang Pilkada, 80 Ribu Warga Kota Bekasi Belum Dicoklit

SELASA, 16 JANUARI 2018 | 08:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi baru berhasil melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih tetap sebanyak 1.873.020. Diperkirakan masih ada 80 ribuan lagi calon pemilih pada Pilkada 2018 Kota Bekasi yang belum dicoklit.

"Sebanyak 3.000 PPDP telah melakukan coklit. Dan petugas baru berhasil melakukan coklit terhadap warga yang telah memiliki KTP elektronik. Sisanya diketahui ada sekitar 80 ribu lebih warga, sampai saat ini belum dilakukan coklit," ungkap Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin, Senin (15/1).

Data tersebut, lanjutnya, dihimpun dari 12 kecamatan se Kota Bekasi. Batas akhir coklit data pemilih sampai pada tanggal 19 April mendatang.  


Dia menjelaskan, bagi warga yang telah menikah atau sudah pernah menikah atau usianya telah menginjak 17 tahun dan belum melakukan perekaman KTP-el, maka tetap mendapat hak pilih dengan melampirkan surat keterangan melalui RT/RW setempat. Karena itu, KPU juga berharap kapada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), untuk lebih proaktif turun langsung mendata warganya.

"Warga juga bisa menggunakan KTP lama kalau warga tersebut belum melakukan perekaman KTP-el. Jika warga belum juga dapat surat keterangan dari RT/RW, Kelurahan atau Kecamatan, maka diimbau untuk datang langsung ke kantor KPU. Hal itu dilakukan apabila terdapat  kasuistis seperti itu," ujarnya.

Data yang diperoleh jelang pilkada ini, ditambahkan Syafrudin, dijadikan data pada Pemilihan Presiden 2019 nanti. Karena itu, pihaknya lanjut Syafrudin tengah gencar melakukan coklit tersebut untuk meminimalisir masyarakat yang belum terdata.

"Jadi data yang kita lakukan ini untuk data pada Pilpres 2019 mendatang. Jadi, pada Pilpres mendatang seluruh masyarakat harus sudah memiliki KTP-el. Karena dalam aturan KPU bahwa warga yang akan memilih harus punya KTP elektronik," tukasnya. [Zulfahmi/rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya