Kembali Terima Perwira Maju Pilkada, Kapolri Merusak Keseimbangan

. Mabes Polri menegaskan para jenderal yang maju dalam Pilkada sudah terlepas dari keanggotaan Korps Bhayangkara. Status demikian berlaku sejak mereka menyatakan maju sebagai calon.  

"Kalau teman-teman yang sudah mencalonkan diri menjadi salah satu kontestan tentunya sudah terlepas dari ikatan organisasi," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1).

Tetapi Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keleluasaan jika para perwira tinggi itu masih ingin mengabdi atau kembali ke Polri jika dinyatakan tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sebetulnya kita nunggu sampai penetapan. Kalau nanti abis penetapan mereka tidak (lolos verifikasi) dan mereka tetap mau mengabdi di polisi, ya tidak ada larangan. Tapi kalau seandainya mereka mau tetep keluar, pensiun dini, kita akan memfasilitasi," ujar Kapolri di tempat yang sama.

Lembaga Pengawas Pemilu Indonesia (LPPI) memprotes kebijakan Jenderal Tito. Ketua Umum LPPI Sudirman mengatakan undang-undang jelas melarang Polri dan TNI sebagai alat negara berpolitik.

Alasan lain yang membuat Polri tidak berpolitik karena posisinya sebagai salah satu aparatur penegak hukum. Jika sampai berpolitik, menurut Sudirman, akan merusak keseimbangan.

"Institusi Polri sebagai salah satu institusi yang harus netral dalam setiap perhelatan pesta demokrasi," tegasnya.

LLPI juga mendesak para jenderal aktif Polri yang mengikuti Pilkada serentak 2018 dipecat karena dinilai merusak institusi dan melanggar undang-udang.[dem]