Ternyata La Nyalla Bisa Dipenjara Di Atas 5 Tahun

Tuduhan La Nyalla Mattalitti kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa berbuntut panjang. Gerindra disarankan menempuh upaya hukum.

"Kampanye hitam yang dilakukan La Nyalla dengan mengatakan Prabowo memalak dirinya bisa masuk dalam bentuk perbuatan kriminal. Bisa dijerat dengan UU ujaran kebencian dan UU ITE dengan hukuman di atas 5 tahun," kata Ketua Koordinator Nasional Tim Independent Pemantau Pilkada Serentak (TIPPS) Darusalam melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Sabtu (13/1).

Dalam amatannya, tuduhan La Nyalla kepada Partai Gerindra dan Prabowo Subianto telah melakukan pemalakan Rp 40 miliar bukan masuk katagori mahar politik atau politik uang dalam Pilkada. Sebab uang itu, sebagaimana diakui sendiri oleh La Nyalla, digunakan untuk membayar saksi TPS saat hari H pencoblosan.

Sedangkan terkait pernyataan bendahara La Nyalla yang menyebut sudah mengeluarkan dana 5,9 miliar untuk dikirim ke 'Hambalang' juga bukan tidak termasuk uang suap politik. Dari penelusuran Darusalam, penyerahan uang dilakukan hanya kepada oknum Partai Gerindra yang tidak masuk dalam tim seleksi kepala daerah yang dibentuk oleh Gerindra.

Sebaliknya, Darusalam meminta Kejaksaan Agung, KPK dan PPATK memeriksa dana yang dicairkan bendahara La Nyalla tersebut. Sejak status terdakwa kasus korupsi disematkan kejaksaan dan hingga saat ini, dana dan semua aset La Nyalla dibekukan.

"Artinya ada dugaan harta dan kekayaan La Nyalla yang terhindar dari penyitaan oleh pihak kejaksaan apalagi diakui oleh La Nyalla juga sudah menyerahkan check 70 miliar untuk membayar uang saksi sebesar 40 miliar," demikian kata Darusalam.[dem]