Pemerintah Indonesia memutuskan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand. Dalihnya, impor beras dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan beras sekaligus menjaga lonjakan harga beras yang kini terjadi di pasar.
Dengan begitu, stabilitas harga terjadi dan tidak terlalu membebani masyarakat.
Namun, di mata Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alamsyah Saragih, impor beras 500 ribu ton menunjukkan gejala maladministrasi paling tidak dalam beberapa hal.
Pertama, penyalahgunaan kewenangan. Pasal 3 ayat (2) huruf d Perpres 48/2016, dan diktum ketujuh angka 3 Inpres 5/2015 yang mengatur bahwa pengimpor semestinya adalah Perum Bulog.
"Dalam situasi stok di Bulog menipis, maka jikapun harus impor, tujuannya adalah untuk meningkatkan cadangan beras bukan untuk menghantam permintaan oleh konsumen khusus, misalnya perhotelan, ke produksi lokal," jelasnya.
Selain itu, penggunaan kewenangan untuk tujuan lain. Pasal 6 huruf c Perpres 48/2016 mengatur Perum Bulog melakukan pemerataan stok antar wilayah sesuai kebutuhan. Dalam situasi current stock pas-pasan dan tak merata, maka tugas yang harus dioptimalkan adalah pemerataan stok, bukan impor.
Lalu, Alamsyah menduga ada prosedur tak patut. Diktum Kedelapan Inpres 5/2015 mengatur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan inpres tersebut.
"Apakah koordinasi sudah dilakukan secara patut?" tanyanya.
Keempat, konflik kepentingan. Permendag 1/2018 yang dibuat begitu cepat dan belum tersosialisasikan juga berpotensi mengabaikan prosedur dan mengandung unsur konflik kepentingan.
[ald]
