. Sangat disayangkan ada pro dan kontra di masyarakat soal nama calon Ketua DPR RI yang akan diajukan Partai Golkar.
Demikian tanggapan politikus senior yang juga anggota Dewan Pakar Golkar, Zainal Bintang, merujuk pada prediksi publik bahwa Bambang Soesatyo (Bamsoet) sudah ditetapkan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto (AH), sebagai bakal Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.
Maraknya nama Bamsoet disebut-sebut publik berawal dari pernyataan seorang pengurus Golkar yang juga anggota DPR RI pada hari Kamis (11/1), sesaat setelah rapat fraksi Golkar di Senayan. Ia sebutkan Bamsoet adalah calon pasti Ketua DPR. Pernyataan itu dikesankan sebagai hasil rapat fraksi yang dipimpin Ketum.
Namun, setahu Bintang dari sumber yang hadir dalam rapat tersebut, tidak ada sama sekali pembahasan calon Ketua DPR.
"Tidak ada sama sekali Pak Ketum menyebut satu nama pun," kata Bintang mengutip sumbernya.
Nama Bamsoet kembali merebak melalui pernyataan bersayap tokoh Golkar yang lain. Tokoh itu mengaku sudah lama mengetahui Bamsoet akan dijadikan Ketua DPR mengganti Setya Novanto, bahkan sejak sebelum Munaslub.
Pernyataan dua orang tokoh papan atas Golkar itu disayangkan Bintang. Bagi dia, polemik itu menciderai wibawa Airlangga Hartarto atau AH.
Mengapa demikian? Alasan pertama, penetapan nama calon Ketua DPR belum dibahas dalam rapat pleno pengurus harian DPP Golkar. Kedua, pernyataan itu telah mengundang reaksi publik yang berkonotasi negatif terhadap kepemimpunan AH maupun Golkar .
Yang menonjol adalah serangan balik dari LSM anti korupsi, dalam hal ini Indonesia Corruption Watch (ICW) yang disuarakan Donal Faris. "Kecerewetan" dua tokoh Golkar yang berbicara ke media itu membuat AH bertabrakan dengan ICW.
"Ini sebuah awal yang buruk bagi kepemimpinan AH yang belum sebulan jadi Ketum Golkar," ujar Bintang, Sabtu pagi (13/1).
Wartawan senior itu meminta semua pihak di Golkar menahan diri dalam membuat pernyataan pers.
"Jangan malah jadi blunder. Sungguh sangat disayangkan adanya pernyataan itu yang memantik reaksi publik yang disuarakan ICW. Kasihan AH. Dia bisa terpojok. Dan kejadian itu bisa dimanfaatkan mereka yang tidak suka ada perubahan yang dilakukan AH," tambahnya.
Bintang berpesan, penetapan figur Ketua DPR harus ekstra hati-hati. Meskipun itu adalah kuota Golkar, namun harus diingat bahwa lembaga tersebut milik keseluruhan publik.
"Golkar tidak bisa hanya berpatokan kepada subjektivitas internal semata," tegas Bintang.
[ald]
