Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdapat semÂbilan daerah yang dianggap rawan terhadap peredaran isu suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) dan politik uang pada Pilkada 2018. Kesembilan daerah tersebut adalah Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah juga terÂindikasi rawan terhadap politik uang dan SARA. Data tersebut dihimpun seusai adanya perÂtemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan beberapa perwira tinggi lainnya. Berikut penuturan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja terkait kerawanan tersebut.
Dari sembilan daerah itu, mana yang paling rawan terÂhadap politik uang?
Kalau politik uang sebetulnya semua rawan. Tapi yang tertÂinggi tingkat kerawanannya itu pertama Papua, kedua Maluku. Kalau posisi ketiga saya lupa.
Kenapa semua daerah itu bisa rawan terhadap politik uang?
Kenapa semua daerah itu bisa rawan terhadap politik uang? Salah satunya karena penÂegakan hukumnya masih berÂmasalah. Pengungkapan kasusÂnya masih agak sulit, dan waktu yang diberikan sangat terbatas, cuma tujuh hari. Jadi kami susah membuktikannya. Lalu jangan lupa tahun ini pilkada jatuh setelah idhul fitri.
Apa hubungannya idul fitri dengan kerentanan terhadap politik uang? Pengaruhnya banyak dong. Nanti ada buka puasa bersama, shalat tarawih bersama, ada inÂfaq sodaqoh yang mau tidak mau akan berkaitan dengan politik.
Maksudnya terselubung melalui cara-cara itu? Iya. Susah kan kalau begitu kami ngawasinnya. Tapi harus kami kerjakan juga kan, karena perintah undang-undang.
Lalu apa yang Bawaslu lakukan menyikapi situasi tersebut? Pertama adalah peningkaÂtan koordinasi dengan sentragakumdu. Polisi sudah meÂnyampaikan kepada kami, akan memantau semua indikasi yang bisa berujung kepada politik uang. Lalu kami juga sudah bekÂerjasama dengan KPK, sebagai upaya pencegahan terhadap poliÂtik uang. Kemudian kami juga sudah membentuk satgas anti politik uang, dan bekerjasama dengan mereka. Khusus pidana pemilu kan ada di kami, semenÂtara pidana korupsinya di KPK. Karena kan pilkada melibatkan pejabat daerah juga.
Terkait dengan waktu penÂindakan yang singkat itu tidak bisa diperbaiki? Nah itu kan kewenangan pemÂbuat undang-undang. Kami tidak berhak mengubah itu. Tapi kami sudah sering menyampaikannya ke DPR. Namun pemilu itu kan punya tahapan tersendiri, sehÂingga ada batas waktunya juga yang membuatnya jadi sangat terbatas. Karena orang butuh kepastian hukum. Tapi saya kira dengan kerjasama antara Bawaslu, polisi, dan KPK bisa tertangani walau tidak terlalu opÂtimal. Tapi paling tidak dengan waktu yang ada bisa optimal.
Kalau daerah yang paling rawan terhadap SARA mana saja? Nomor satunya Papua lagi. Papua memang nomor satu daÂlam dua hal itu. Kedua Maluku, dan ketiga Kalimantan Barat.
Apa penyebab SARA tinggi di tiga daerah tersebut? Faktor homogenitas agama, dan homogeni tas suku. Kesukuan di ketiga daerah itu kan masih sangat kuat. Misalnya di Kalimantan Barat ada dayak, orang kalimantan asli, orang melayu, orang madura ini kan masih kuat adatnya. Terus agama juga antara Islam dengan non- Islam bedanya enggak jauh kan? Makanya jadi sangat rawan.
Di antara daerah yang rawan itu kan ada Jabar, Jateng, dan Jatim. Kenapa tiga daerah di pulau jawa yang akses inforÂmasinya dan pendidikannya relatif tinggi bisa rawan juga? Kalau di Jateng itu kan tahu sendiri peta politiknya bagaimana. Jateng ini kelihatannya adem, tapi bisa juga meledak sewaktu-waktu. Inget lho, kerusuhan 98 itu pertama kali meletusnya di Solo, bukan Jakarta. Kalau Jabar ya imbas dari DKI Jakarta, dan juga faktor kesukuan. Kita bisa lihat ada paraÂhiangan, pasundan, pantura itu kan bisa dilihat dari situ.
Imbas dari DKI maksudnya ada calon yang kemungkinan memainkan isu SARA lagi? Iya, kemungkinan itu ada. Walau pun bukan agama, tapi kan ada suku. Misalnya antara sunda dan non-sunda. Jadi terÂgantung dari mana masuknya.
Buat di Pulai Jawa ini konfliknya itu hanya dari medsos ya? Tidak hanya di media sosial dong. Kerusuhan kan juga banyak terjadi di Jawa? Pembakaran kantor KPUD kan ada beberapa di Jateng. Cuma Jabar sebetulnya letupannya enggak terlalu. Paling yang agak itu di Jateng-Jatim. Kalau masalah media sosial bisa kami handle sehingga tidak melebar ke konflik horizontal. ***
