. Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto menugaskan Anggota Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman melakukan finalisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon kepala daerah (cakada) usungan Gerindra.
"Jadi saya dikirim Pak Prabowo ke sini, cek semua LHKPN kawan-kawan (calon kepala daerah) yang dari Gerindra," kata Habiburokhman di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/1).
Finalisasi LHKPN kali ini, menurutnya, untuk pasangan cakada Jawa Barat, Mayor Jenderal (Purn) Sudrajat, serta Milton Crosby dan Boyman Harun yang maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2018.
"Yang hari ini Pak Drajat (Sudrajat), Pak Boyman, Pak Milton," ujarnya.
Sudrajat terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 2002 silam ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Ketika itu harta pensiunan jenderal bintang dua itu sebesar Rp3,4 miliar dan US$295 ribu.
Sementara itu, Milton yang saat ini menjabat Bupati Sintang terakhir tercatat menyerahkan LHKPN pada 2010 lalu. Harta kekayaannya tercatat sekitar Rp1 miliar. Boyman terakhir melaporkan LHKPN pada 2015, ketika maju sebagai calon Bupati Ketapang. Harta dia tercatat Rp3,4 miliar.
Habiburokhman melanjutkan, mantan Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi juga sudah melaporkan LHKPN. Edy merupakan jenderal yang diusung Gerindra menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara 2018-2023.
"Pak Edy sudah aman dari dua minggu lalu. Ini finalisasi saja, yang tertinggal saja," tutur dia.
Adapun Edy terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 2012 lalu saat menjabat sebagai Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Kodam XVII/Cendrawasih. Harta jenderal bintang tiga itu tercatat sejumlah Rp4,8 miliar.
Edy tak melaporkan harta kekayaannya ketika menjabat Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Pangkostrad, hingga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
KPK membuka 20 posko LHKPN yang keseluruhannya berada di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Posko tersebut disediakan untuk calon kepala daerah yang ikut Pilkada serentak 2018 melaporkan harta kekayaannya.
KPK meminta calon kepala daerah yang ikut Pilkada serentak 2018 segera melaporkan LHKPN. Sampai dengan kemarin, baru sekitar 360 calon kepala daerah yang ikut dalam gelaran pesta demokrasi di 171 wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang laporkan hartanya.
[rus]
