Luhut Binsar Panjaitan: Silakan Kalau Ratu Prabu Mau Investasi Di Proyek LRT, Pemerintah Senang Sekali

Kabar PT Ratu Prabu Energi Tbk yang ingin berin­vestasi di proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) cukup menge­jutkan. Pasalnya perusahaan yang dikenal dengan nama ARTI tersebut akan menggel­ontorkan dana tidak kurang dari Rp 400 triliun untuk mewujudkan proyek besar tersebut. Rencana PT Ratu Prabu menjadi berbau politik setelah menyeruak kabar bah­wa Presiden Direktur ARTI, B Bur Maras dikabarkan memi­liki hubungan saudara dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

B Bur Maras mengungkap­kan, perusahaan yang dip­impinnya sejatinya sudah sejak lama berniat masuk dalam proyek LRT. Dia bilang, pe­rusahaannya ingin karya besar yang berguna bagi anak cu­cunya. Mengingat, usia Bur Maras saat ini sudah memasuki kepala delapan.

Lantas bagaimana tangga­pan pemerintah terkait hal ini? Berikut penuturan lengkap Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya yang kerap diutus Presiden Jokowi untuk mengurus beberapa proyek besar negara;

Bagaimana tanggapan Anda terkait kabar PT Ratu Prabu Energi Tbk yang ingin berin­vestasi di proyek LRT?
Silakan jika ingin mengucur­kan dananya di proyek LRT. Pemerintah sangat membuka diri dengan pihak swasta untuk membiayi proyek-proyek in­frastrukrur. Sebab, hal ini kan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tapi sebelumnya Anda mengetahui ada pihak swasta yang ingin berinvestasi di proyek LRT?
Saya belum mengetahui jika ada pihak swasta yang ingin membangun LRT. Ya, kalau su­dah kita support. Kalau ada, ke­napa tidak. Enggak ada masalah siapa saja boleh investasi.

Jika PT Ratu Prabu sung­guhan ingin membangun LRT apakah pemerintah men­gizinkan?
Kalau memang dia (PT Ratu Prabu Energi Tbk) membawa uang sebesar itu (tidak kurang dari Rp 400 triliun), ya silakan saja.

Apakah sudah ada pemba­hasan khusus antara pemerin­tah dengan PT Ratu Prabu?
Sampai saat ini belum ada pihak baik dari pemerintah, dalam hal ini kementerian atau lembaga, serta daerah yang me­laporkan terkait dengan niatan Ratu Prabu yang ingin mem­bangun LRT.

Apakah pemerintah akan mendukung jika PT Ratu Prabu sungguhan ingin ber­investasi untuk LRT?
Pemerintah tidak lepas du­kunganlah. Pemerintah malah senang sekali. Kan pemerin­tah mau seperti proyek LRT Jabodetabek ini tidak APBN semua, itu yang justru pemer­intah mau. Namun segera bi­cara ke pusat. Kalau mau mesti beritahu.

Apakah ada syarat tertentu yang dipatok pemerintah bagi pihak swasta yang ingin me­markir sahamnya di proyek LRT?
Saya tegaskan pemerintah membuka kesempatan bagi pihak swasta asal memenuhi tiga syarat. Pertama, teknologi yang digunakan harus ramah lingkun­gan. Nah, setelah teknologi itu diimplementasikan, saya ber­harap terjadi transfer teknologi kepada Indonesia. Teknologi itu harus ada, entah dari lan­git, surga, neraka, supaya jelas. Kemudian jangan sedikit-sedikit teknologinya impor, tapi kalau teknologinya bagus, ya kenapa tidak.

Kedua, yakni memperbanyak tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, saya berharap investor yang mau menanamkan proyek padat modal di Indonesia harus mem­bangun pelatihan khusus bagi tenaga kerja Indonesia. Sebab, pendidikan vokasi di Indonesia masih dianggap kurang berkual­itas. Buktinya, saat ini, banyak Sekolah Menengah Kejuruan yang dianggap masih tidak siap dengan kebutuhan pekerjaan saat ini. Jadi, dalam jangka waktu pendek, para investor boleh menggunakan tenaga kerja luar. Tapi, sepanjang masa-masa itu, mereka harus membuat pelatihan bagi pekerja Indonesia.

Syarat selanjutnya...
Ketiga, investasi ini harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Contohnya jika ada investasi di pertambangan nikel, pemer­intah perlu memastikan bahwa investasi itu juga harus bergerak ke baja anti karat dan carbon steel. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat nilai tambah hasil industri Indonesia.

Kalau untuk keretanya, apakah lebih mengedapankan hasil garapan perusahaan BUMN, swasta, atau perusa­haan asing?
Saya terus mendorong perusa­haan dalam negeri memproduksi kereta LRT, semacam PT INKA. LRT kita juga ingin supaya ka­lau INKA bisa memproduksi. Alhasil lokal konten ya kapan lagi kita orang Indonesia bikin sendiri. Sudah saatnya BUMN mampu memproduksi kereta yang canggih.

Kabarnya akan menggan­deng perusahaan asing sebagai konsultan?
Pemerintah memang akan menggandeng Hyundai, pe­rusahaan asal Korea Selatan sebagai konsultan. Mengingat, Hyundai memiliki teknologi yang maju, sehingga bisa di­harapkan ada transfer teknologi ke dalam negeri. Bagaimana pun kami ingin teknologi yang sudah maju masuk supaya bisa transfer teknologi.

Apakah PT INKA sendiri siap terkait hal ini?
PT INKA sudah menyanggupi permintaan tersebut. Kemarin Pak Ridwan sudah meninjau, kelihatan mereka sangat siap. Saya berharap produksi kereta dalam negeri dalam menghemat ongkos produksi.

Memang tidak serta merta lebih murah, karena ada be­berapa komponen yang kita impor, tapi kita berharap lebih murah. ***