Berita

Djamal Aziz/net

Hukum

Diperiksa KPK, Eks Legislator Hanura: Capek Deh...

SENIN, 08 JANUARI 2018 | 18:30 WIB | LAPORAN:

Mantan Pimpinan Komisi II DPR RI, Djamal Aziz mengklaim tidak menerima duit haram hasil pengadaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, dia bahkan menudung KPK keliru karena telah memeriksa dirinya.

"‎Ya makin ke sini makin teliti saya, jadi praktisnya itu, kan saya per Agustus 2010 sudah enggak di Komisi II lagi dan rapat terakhir yang saya ikuti itu tanggal 5 mei 2010. Jadi ya sudah itu saja, sedangkan e-KTP itukan 2011-2012. Saya rapat terakhir 5 Mei 2010 (di komisi II). Relevansinya tidak  ada dengan diri saya," kata Aziz di Gedung KPK Jakarta, Senin (8/1).

Soal materi pemeriksaan yang dilontarkan penyidik selama dirinya berada dalam ruang pemeriksaan, Aziz masih enggan mengelaborasi lebih lanjut.

"Jadi kalian tanya ke penyidik saja, sudah ke empat kali ini (diperiksa). Capek deh‎," kata Aziz yang dulunya Legislator Hanura ini.

Sebelum menjerat Anang Sugiana Sudihardjo, KPK telah menetapkan ‎dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto sebabagai pesakitan korupsi proyek e-KTP.  Dalam surat dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, Djamal Aziz disebut terima uang 37.000 dollar Amerika Serikar, sementara di surat tuntutan Jaksa KPK, Aziz juga disebut terima 1500 dollar AS

Nama Djamal Aziz juga pernah mencuat dalam sidang perkara keterangan palsu deengan terdakwa Miryam S Haryani. Djamal Aziz disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang menekan Miryam Haryani, sampai akhirnya mantan anggota Partai Hanura itu mencabut BAP. Walau begitu, Djamal Aziz selalu membantah terlibat dan terima uang e-KTP.

Pada perkara e-KTP, KPK juga telah menjerat pengusaha Andi Narogong, anggota DPR Markus Nari, Setya Novanto. [san]

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya