Berita

Foto/Net

Blitz

Tahun Politik, Jokowi Ingatkan Menteri Tetap Fokus Bekerja

Kemiskinan & Kesenjangan Masih Tinggi
KAMIS, 04 JANUARI 2018 | 11:35 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jokowi mewanti-wanti para menterinya untuk tetap fokus kerja di tahun politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengingatkan angka masalah kemiskinan dan kesenjangan masih tinggi.
 
Kemarin, Jokowi menggelar sidang Kabinet Paripurna per­dana tahun ini di Istana Negara, Jakarta. Topiknya, membahas soal program dan kegiatan untuk tahun 2018. Jokowi berharap, ta­hun politik tidak mempengaruhi kinerja kabinet. Para menteri dan kepala lembaga negara tetap fokus kerja.

"Walaupun tahun 2018 tahun politik, sekali lagi saya ingin ulangi saya minta fokus bekerja. Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, menurunkan angka kemiskinan," pesan Jokowi.


Jokowi mengaku telah menerima laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Septem­ber 2017. Hasilnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 26,58 juta orang atau 10,12 persen. Angka ini turun sekitar 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017, yakni sebanyak 27,77 juta orang. Juga berkurang dibanding September 2015 di angka 11,13 persen dan 10,70 persen pada September 2016.

Walaupun sudah turun, namun Jokowi menekankan, angka kemiskinan tersebut masih tinggi.

"Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Karena itu saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok, harus terus dikendalikan," pintanya.

Jokowi menginstruksikan agar program beras kesejahteraan dan program pangan non-tunai segera didistribusikan pada awal tahun. Dia juga menekankan distribusi beras harus tepat sasaran.

Jokowi menyampaikan terima kasih atas kerja keras selu­ruh menteri dan kepala lem­baga negara selama tahun 2017. Menurutnya, kinerja tahun lalu mendapatkan hasil positif dari dunia internasional. Sejumlah lembaga percaya dengan upaya pemerintah memberikan kemu­dahan perizinan usaha.

Selain itu, lanjut Jokowi, se­lama tahun 2017, pemerintah berhasil menghadapi goncangan eksternal di bidang ekonomi secara konsisten dan stabil.

Tingkatkan Koordinasi


Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani meminta, antar kementerian di bidang perekonomian meningkatkan koordinasi untuk mencapai target yang diberikan Presiden.

"Saya melihat masalah (di kabinet) masalah koordinasi yang belum terjalin dengan baik sehingga kementerian kusulitan merealisasikan target-target yang ditugaskan presiden," kata Aviliani kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk masalah politik, dia melihat, sejauh ini anggota Kabinet Kerja masih fokus bekerja. Menteri asal parpol juga masih komit menjalankan amanah yang diberikan Presi­den. Mereka masih bisa mem­bagi waktunya antara kegiatan politik dengan tugasnya sebagai menteri.

Saat ditanya mengenai po­tensi menteri asal parpol sibuk berpolitik, Aviliani menjawab, persoalan kinerja harus dilihat secara objektif. Menurutnya, Presiden bisa menilai kinerja para pembantunya karena memiliki laporan evaluasi dan realisasi kinerja.

Aviliani berharap, Kabinet Kerja tidak kehilangan fokus di tahun politik. Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dan merealisasi­kan pembangunan di daerah terpencil.

"Kalau pembangunan infrastruktur terus dilakukan, oto­matis ekonomi di daerah akan ikut bergerak. Nanti akan ada efek berantai yang menggerakan ekonomi kerakyatan," pungkas Aviliani. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya