. Labor Institute Indonesia atau Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan mencatat ada lima permasalahan ketenagakerjaan yang menjadi tantangan utama di tahun 2018.
Kelima permasalahan tersebut adalah: pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat digitalisasi atau otomatisasi; informaslisasi tenaga kerja; BPJS; masih tingginya angka kecelakaan dan keselamatan kerja (K3); dan outsourcing.
Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Kamis (4/1).
Menurutnya, PHK akibat digitalisasi atau omotomatisasi diprediksi akan masif terjadi di tahun ini sebagai akibat pergerakan ekonomi digital. Sektor-sektor seperti retail, perbankan, transportasi dan manufaktur khususnya otomotif, teksil dan elektronik adalah yang rentan mengalami PHK.
"Kami mencatat lebih kurang 100 ribu pekerja kehilangan pekerjaannya di tahun 2017, dikarenakan digitalisasi di sektor tersebut. Kami juga memprediksi di tahun 2018, PHK di sektor-sektor tersebut akan semakin masif terjadi, dan pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut," kata Andy.
Jelas dia, kalau hal ini tidak perhatikan, sebagai akibat terjadinya PHK, akan menimbulkan tumbuhnya informalisasi tenaga kerja dengan akan semakin menjamurnya Pekerja Kaki Lima (PKL) atau Pekerja Mandiri yang akan menimbulkan kesemrautan penataan kota-kota besar, yang akan berdampak terhadap permasalahan sosial.
"Hal tersebut dapat kita lihat dengan semakin masifnya PKL di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan. Lebih kurang 500 ribu PKL yang tumbuh di tahun 2017, dan akan bertambah lebih kurang 1 juta orang di tahun 2018," ungkapnya.
Seiring dengan masifnya PHK akan menimbulkan permasalahan penarikan dana Jaminan Hari Tua (JHT) secara masif di BPJS Ketenagakerjaan, selain itu sistem pendataan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan mengalami kekeacauan dikarenakan migrasi kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan ke BPJS Kesehatan yang semakin tinggi yang dikhawatirkan ketidaksiapan perangkat dan sumber daya di kedua BPJS tersebut dalam melakukan adjustment.
"Belum lagi permasalahan pelayanan BPJS Kesehatan yang sampai saat ini belum berjalan dengan maksimal dan permasalahan defist yang menghantui," ujra Andy.
Kemudian permasalahan Kecelakaan dan Keselamtan Kerja (K3) yang masih cukup tinggi terjadi di tahun 2017 juga akan terjadi di tahun 2018 dikarenakan perhatiaan perusahaan terhadap K3 masih rendah, sistem manajemen K3 (SMK3) perusahaan tidak berjalan dengan baik, dan masih banyak perusahaan yang tidak memiliki SMK3. Selain itu audit K3 dan Pengawasan K3 berdasarkan PP 50/2012 dan UU 1/1970 masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah.
Kemudian, lanjut Andy, outsourcing tenaga kerja akan semakin menjamur dengan minimnya perlindungan bagi tenaga kerja outsourcing, seperti minimnya perlindungan terhadap jaminan sosial (BPJS), kontrak kerja yang tidak adil, dan tenaga kerja outsourcing yang dibayar di bawah upah minimum.
"Pemerintah dituntut untuk segera merancang exit strategi dari kelima permasalah yang akan semakin masif terjadi di tahun 2018 ini. Pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi timbulnya gejolak sosial yang semakin masif dikarenakan permasalahan ketenagakerjaan ini tidak ditangani dan diantisipasi dengan baik," pungkasnya.
[rus]
