Berita

Dahnil Anzar Simanjuntak/Net

Politik

Kepala BSSN Seakan Benarkan Pemerintah Sebagai Produsen Hoax Paling Produktif

KAMIS, 04 JANUARI 2018 | 07:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kritik terhadap pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru dilantik, Djoko Setiadi tentang hoax juga dilontarkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menurut Dahnil, pernyataan Djoko bahwa ada hoax yang membangun jelas-jelas blunder.

"Hoax itu informasi sampah dan tidak ada yang membangun, hoax selalu menebar kesesatan dan kekacauan informasi. Jadi jangan sampai ketidakpahaman kepala Siber Nasional tentang hoax itu menjadi blunder sehingga membenarkan hipotesis yang mengatakan produsen hoax yang paling produktif adalah pemerintah, seolah bila hoax itu diproduksi pemerintah itu 'membangun' bila dari lawan politik itu hoax yang merusak," tegas Dahnil kepada redaksi, Kamis (4/1).


Cara berpikir begini dinilainya sangat berbahaya dan mengancam demokrasi di Indonesia. Seolah pusat kebenaran ada di tangan penguasa alias pemerintah yang kemudian disebut hoax membangun.

"Bila meminjam terminologi Islam, tidak ada itu hoax dhalalah (buruk) atau hoax hasanah (baik), semua hoax buruk alias semua hoax dhalalah. Atau tidak bisa menyamakan hoax embangun seperti teori Destructive Contructive-nya Joseph Schumpeter, ahli ekonomi pembangunan terkenal. Beda jauh, semua hoax destruktif," terangnya.

Dahnil pun menyarankan Djoko sebaiknya segera meminta maaf kepada publik dan mengakui kekeliruan pemahamannya tentang hoax.

"Tidak perlu malu, jangan sampai merasa benar dalam ketersesatan pikir dengan istilah hoax membangun itu," ujar Dahnil.

"Saya kira tidak akan membuat beliau kehilangan kehormatan,' tambahnya.[wid] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya