Berita

Dahnil Anzar Simanjuntak/Net

Politik

Kepala BSSN Seakan Benarkan Pemerintah Sebagai Produsen Hoax Paling Produktif

KAMIS, 04 JANUARI 2018 | 07:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kritik terhadap pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru dilantik, Djoko Setiadi tentang hoax juga dilontarkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menurut Dahnil, pernyataan Djoko bahwa ada hoax yang membangun jelas-jelas blunder.

"Hoax itu informasi sampah dan tidak ada yang membangun, hoax selalu menebar kesesatan dan kekacauan informasi. Jadi jangan sampai ketidakpahaman kepala Siber Nasional tentang hoax itu menjadi blunder sehingga membenarkan hipotesis yang mengatakan produsen hoax yang paling produktif adalah pemerintah, seolah bila hoax itu diproduksi pemerintah itu 'membangun' bila dari lawan politik itu hoax yang merusak," tegas Dahnil kepada redaksi, Kamis (4/1).


Cara berpikir begini dinilainya sangat berbahaya dan mengancam demokrasi di Indonesia. Seolah pusat kebenaran ada di tangan penguasa alias pemerintah yang kemudian disebut hoax membangun.

"Bila meminjam terminologi Islam, tidak ada itu hoax dhalalah (buruk) atau hoax hasanah (baik), semua hoax buruk alias semua hoax dhalalah. Atau tidak bisa menyamakan hoax embangun seperti teori Destructive Contructive-nya Joseph Schumpeter, ahli ekonomi pembangunan terkenal. Beda jauh, semua hoax destruktif," terangnya.

Dahnil pun menyarankan Djoko sebaiknya segera meminta maaf kepada publik dan mengakui kekeliruan pemahamannya tentang hoax.

"Tidak perlu malu, jangan sampai merasa benar dalam ketersesatan pikir dengan istilah hoax membangun itu," ujar Dahnil.

"Saya kira tidak akan membuat beliau kehilangan kehormatan,' tambahnya.[wid] 

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya