Berita

Hukum

Sering Lamban Ungkap Kasus, Kapolri: Kita Beda Dengan KPK

RABU, 03 JANUARI 2018 | 16:58 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Polri sering kali dikeluhkan lantaran banyak kasus lamban ditangani. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan duduk masalah yang dituduhkan pada Korps Bhayangkara ini.

"Penanganan kasus sangat absurd relatif. Bisa memuaskan pelapor kalau diajukan, terlapor marah. Kasusnya kita hentikan karena gak memenuhi unsur, terlapornya senang tapi pelapornya marah. Kaya gitu lah itu sering kali polisi pada poisis dilematis," kata Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/1).

Selain persoalan itu, anggaran juga menjadi hal yang mendasar kenapa penaganan kasus di Polri sering berlarut. Polri masih menggunakan sistem indeks terhadap kasus-kasus yang ditangani, yaitu sedang, ringan, sulit dan sangat sulit. Berbeda dengan KPK, kata Tito, yang memakai sistem add cost, dimana limit dananya tak terbatas untuk menangani kasus per kasus.


Ia mencontohkan, Federal Bureau of Investigation (FBI) di AS dalam menangani satu kasus diberikan cradit card, barapapun biaya yang habis untuk membongkar satu kasus tidak masalah, asalkan ada pertanggung jawabanya.

"Seperti KPK sekarang makanya mereka fokus mau ke luar negeri mau kemana terbayar. Kita kasus penghinaan, ada saksi diluar negeri kita berangkat kesana indeksnya ringan, begitu berangkat 150 juta, dari mana?" pungkasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya