Berita

Edy Rahmayadi/Net

Politik

Pengganti Edy Rahmayadi Harus Profesional Dan Jauh Dari Politik Praktis

SELASA, 02 JANUARI 2018 | 11:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi sudah memutuskan untuk pensiun dini dan mundur dari TNI karena ingin mengikuti rangkaian tahapan politik Pilkada Sumatera Utara 2018 sebagai calon gubernur.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan, rotasi pimpinan tertinggi di tubuh Kostrad tidak boleh terlalu lama dibiarkan menggantung. Apalagi saat ini Edy sudah melakukan aktivitas politik bersama parpol pendukung.

"Pengganti Letjen Edy Rahmayadi harus memiliki kualifikasi yang baik dan teruji. Kostrad mempunyai tugas pokok menyelenggarakan OMP dan OMSP dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD," ujar Charles di Jakarta, Selasa (2/1).


Lebih penting lagi, sambung Charles, pengganti Edy harus menjunjung tinggi profesionalitas dan jauh dari politik praktis. Calon Pangkostrad setidaknya pernah menjadi komandan teritorial setingkat Pangdam sehingga memahami struktur dan komando organisasi di tubuh TNI AD.

"Penugasan di daerah yang dulunya rawan seperti Maluku, dan Papua bisa menjadi nilai tambah," ucapnya dalam keterangan tertulis.

Charles melihat ada beberapa perwira tinggi AD yang layak sebagai calon Pangkostrad pengganti Edy. Salah satunya Mayjen Doni Munardo yang saat ini bertugas sebagai Pangdam Siliwangi.

Sebelum bertugas sebagai Pangdam Siliwangi, Mayjen Doni Munardo juga sempat bertugas sebagai Pangdam Pattimura dan pernah memimpin pasukan elite sebagai Danjen Kopassus.

"Tapi, penunjukan Pangkostrad yang baru sepenuhnya wewenang KSAD dan Panglima TNI. Siapapun nantinya yang diangkat harus bisa berkontribusi menjadikan TNI institusi yang kuat dan profesional," tutup Charles. [rus]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya