. Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai kontribusi dan produktivitas DPR RI selama ini terlanjur dibenamkan ke dalam persepsi negatif, lewat presepsi yang lama terbentuk.
Menurutnya Ketua Komisi III DPR ini, sinisme itu tampak sulit diperbaiki karena rendahnya derajat sensitivitas berbagai elemen di DPR menyikapi kritik dan kecaman publik.
"DPR harus segera berevolusi menjadi institusi yang kontributif dan produktif mengingat peran dan fungsinya signifikan. Baik sebagai pembuat UU, penyusun anggaran negara maupun sebagai pengawas jalannya pemerintahan," kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/1).
DPR yang kontributif dan produktif pada semua tahapan dan proses pembangunan nasional adalah harapan seluruh rakyat. Kontributif dalam arti menyuarakan dan gigih memperjuangkan aspirasi konstituen dalam forum rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
"Sebab, pada setiap anggota DPR, melekat asumsi bahwa dia paling tahu apa yang paling dibutuhkan daerah pemilihannya," jelas Bambang.
Dia juga berharap, sebagai institusi publik, DPR juga harus semakin produktif menjalankan fungsi dan kerja legislasi.
"Bangsa ini tak bisa mengelak dari perubahan zaman yang berkelanjutan. Perubahan zaman itu tidak pelak mengubah banyak aspek dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan hidup bermasyarakat. Ragam perundang-undangan harus segera beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu," katanya.
Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menyebutkan, selain gagasan dari pemerintah, inisiaitif DPR pun tentu saja sangat diharapkan. Tidak cukup berinisiatif, DPR pun wajib menuntaskan perumusan rancangan RUU untuk diundangkan.
"Tidak berarti selama ini DPR tidak berbuat. Sudah menjadi fakta bahwa DPR telah berkontribusi. Namun, publik menilai kontribusi DPR sejauh ini masih sangat-sangat minimal," katanya.
Bambang mencontohkan, target penyelesaian program legislasi nasional (Prolegnas) sudah berulangkali meleset. Dirinya juga menyesalkan banyak pihak yang akhirnya menilai DPR tidak produktif, hingga muncul kesan bahwa produktivitas DPR rendah karena banyak anggota DPR lebih sibuk menjalani lakon sebagai pelaku politik praktis, dan menomorduakan fungsinya sebagai wakil rakyat dan legislator.
"Tingkat kehadiran anggota pada rapat-rapat AKD terbilang rendah dengan alasan yang tidak pernah jelas. Dari sudut pandang ini, muncul penilaian bahwa DPR sebagai institusi tidak pandai dan tidak arif dalam mengelola waktu," katanya.
Lebih lanjut Bambang menambahkan pentingnya transparansi pembahasan RUU dan penguatan sinergi. Menurutnya, hal itu penting demi mewujudkan konektifitas yang menggambarkan betapa sibuknya Indonesia dewasa ini.
"Idealnya, DPR juga mengambil bagian dalam kesibukan itu agar terbentuk persepsi dibenak publik tentang DPR yang kontributif dan produktif," demikian Bambang dalam keterangan tertulisnya.
[rus]
