. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan bangsa. Membangun SDM tidak bisa dipisahkan dengan partisipasi dan kualitas pendidikan Indonesia. Karena tujuan pendidikan nasional adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana indonesia (HMPI), Andi Fajar Asti dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (30/12).
"Untuk menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi, maka Indonesia harus mampu bersaing secara global. Untuk itu perlu menaikkan standar pendidikan manusia Indonesia melalui program wajib belajar 12 tahun atau pendidikan menengah," kata Fajar saat menjadi narasumber pada sosialisasi Perda Wajib Belajar Pendidikan Menengah, di Hotel Miko Makassar, Jumat kemarin.
Peserta sosialisasi yang berjumlah 100 orang sangat antusias mengikuti kegiatan karena penerapan wajib belajar pendidikan menengah akan berdampak langsung ke masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak lanjut pendidikan menengah.
Apalagi menurut Fajar, pengamat pendidikan yang sedang menyelesaikan program doktor di Universitas Sains Malaysia (USM), menyinggung perbandingan model pendidikan Indonesia-Malaysia tidak jauh berbeda. Hanya saja, Malaysia lebih kuat menanamkan pendidikan karakter ke peserta didik. Sistem pendidikan Malaysia hanya 30 persen teori dan praktek 70 persen. Sehingga jangan heran kalau SDM Malaysia di atas Indonesia.
"Jika Indonesia tidak mau terus menerus tertinggal dengan negara tetangga, maka Indonesia harus berani melompat termasuk salah satunya adalah mendorong dengan baik program wajib belajar 12 tahun," ujar Fajar.
Kedepan, lanjut dia, program wajib belajar 12 tahun harus terkoneksi dan mendapatkan dukungan ke sektor lain. Misalnya dalam hal pelayanan publik, pemerintah mewajibkan berijazah SMA atau sederajat. Kepemilikan KTP, SIM, akta nikah dan lain-lain sebaiknya terkoneksi dengan program wajib belajar 12 tahun.
"Dengan cara ini kemudian Perda akan memberikan dampak positif terhadap kualitas SDM Indonesia. Termasuk dalam hal penerimaan lowongan pekerjaan sebaiknya sekurang-kurangnya berijazah SMA atau sederajat," pungkas Fajar.
Narasumber lain, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Ashabul Kahfi mengatakan bahwa legislatif akan mendorong pemerintah untuk menyediakan anggaran dan fasilitas terkait dampak dari Perda tersebut. Legislatif juga akan melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan tujuan perda untuk memberi akses pendidikan menengah seluas-luasnya bagi masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Dapil Makassar, Ashabul Kahfi yang bertempat di Hotel Miko Makassar.
[rus]
