Berita

Anies/net

Politik

Dikritik Sri Mulyani, Begini Tanggapan Anies Baswedan

JUMAT, 29 DESEMBER 2017 | 17:22 WIB | LAPORAN:

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan tanggapi santai soal kritik yang diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) terkait tata kelola APBD DKI Jakarta yang dianggap memiliki banyak catatan.

"Nanti kita lihat lagi," katanya di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

Sebelumnya, saat memberikan arahan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, di Balaikota Jakarta yang juga dihadiri oleh Anies, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, SMI mengeluarkan kritik keras kepada Anies yang ingin menjadikan Jakarta sebagai Smart City.


"City-nya smart, yang memerintah juga smart, masyarakat smart, infrastrukturnya smart, dan juga hasilnya mestinya smart. Hasilnya harusnya triple A," ketus SMI.

Salah satu sorotan SMI adalah soal biaya perjalanan dinas pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dibuat tiga kali lebih besar dari anggaran serupa untuk pejabat pemerintah pusat.

"Daerah ini, kalau bikin standar biaya, lebih mahal dari pemerintah pusat. Biaya perjalanan dinas pemerintah DKI Rp 1,5 juta per orang per hari. Sedangkan standar untuk pemerintah pusat hanya Rp 480 ribu per orang per hari. Padahal kita (pemerintah pusat) juga ada di DKI," sindir SMI.

SMI pun ogah pusing tentang bagaimana uang itu digunakan. Namun, bekas direktur Bank Dunia itu berharap agar ini tidak membuat sektor lain justru mengalami minus pendanaan.

"Bagaimana dengan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, dan untuk tiga hal, infrastruktur, human capital investment, dan untuk reformasi (birokrasi)?," ucap SMI.

SMI mengatakan Jakarta saat ini memiliki kekayaan Rp 66 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Anggaran segitu, terbesar se-Indonesia. Sayangnya, duit segitu dirasa belum punya dampak yang signifikan. Misalnya, ia mencontohkan pada APBD 2017, DKI memiliki 207 program yang diterjemahkan menjadi 6.287 kegiatan.
"Dengan makin banyak kegiatan makin sulit untuk diketahui jejaknya dan kinerjanya sulit diukur," lanjut SMI.

Buktinya, kata SMI, dari serapan APBD, hingga Rabu (27/12) dari Bappeda, APBD 2017 baru terserap sebesar 75 persen atau senilai Rp 46,5 triliun dari target penyerapan sebesar Rp 61,82 triliun. Serapan APBD ini jadi perhatian Menkeu sebab di lain sisi DKI Jakarta juga jadi provinsi penimbun APBD terbesar di perbankan yakni sekitar Rp 20 triliun.

Belum lagi dari postur APBD tersebut, alokasi terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar 36,2 per.

"Lebih baik tak dibelanjakan daripada tak tahu dibelanjakan untuk apa. Ini dilema kapasitas memang," lanjut SMI.

Sejurus kemudian, SMI juga mengingatkan Pemprov DKI memprioritaskan perolehan target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sri Mul, di hadapan publik menantang Anies-Sandi merealisasikan WTP ini.

"Jadi, tolong Pak Sandi sama Pak Anies kalau bisa kalahin saya dong," tantangnya.

Tantangan yang disuarakan SMI itu pun diiringi tepuk tangan meriah dari para hadirin. Sandiaga, Wakil Anies yang juga menghadiri acara tersebut langsung berdiri, bertepuk tangan, dan membungkukkan badannya ke arah Sri Mul sebagai tanda penghormatan.

"Sudah saya katakan berulang, seharusnya (laporan keuangan) DKI dapat WTP dan WTP," ulang SMI.

Ia mengatakan, penilaian BPK untuk pengelolaan keuangan DKI sangat berpengaruh. Sebab, sebagai ibukota negara yang menjadi anggota G-20, penilaian pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah lain.

"Sebab, pengaruhnya investment grade (peringkat investasi) bahkan melebihi nasional. Prinsipnya harus memengaruhi banyak wilayah lain," ujar SMI.

Terlepas dari beragam catatan kritisnya, SMI tetap berharap dan meminta Anies-Sandi tetap menjaga momentum perbaikan ekonomi yang sudah dilakukan Indonesia.

"Saya ingin tekankan, DKI itu sebagai pusat ekonomi, bahkan denyut sosial, maka dia merupakan salah satu kota memiliki banyak tanggung jawab dan fungsi, bukan hanya DKI, tapi juga seluruh Indonesia. Apa yang terjadi di sini menjadi cermin apa yang terjadi di Indonesia," demikian SMI. [san]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya