Berita

Donald Trump/Net

Jaya Suprana

Hadiah Natal Dari Donald Trump

RABU, 27 DESEMBER 2017 | 06:59 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

DI antara seluruh kebijakan pemerintah, memang kebijakan menurunkan pajak termasuk yang paling popular, sebab paling menyenangkan para wajib pajak.  

Menjelang akhir tahun 2017 Donald Trump sebagai pemegang rekor presiden Amerika Serikat paling banyak dihujat berhasil menghadirkan sebuah kebijakan yang paling tidak dihujat, kecuali oleh pihak oposisi politik yang tugasnya adalah menghujat maka tentu saja tetap menghujat apa pun yang dilakukan oleh Trump.

Reformasi Pajak


Menjelang Hari Natal 2017 parlemen AS dengan perolehan 224 suara dari partai Republik dan 12 suara dari Partai Demokrat mengalahkan 189 suara dari partai Demokrat akhirnya berhasil mencapai kesepakatan untuk mendukung program reformasi pajak besar-besaran yang dirancang oleh presiden Donald Trump.  

Dengan bangga Trump sesumbar bahwa dia berhasil menepati janji memberikan hadiah Natal bagi rakyat Amerika Serikat berupa penurunan pajak. Reformasi pajak Trump, menurut Trump sendiri merupakan kesempatan bagi Amerika Serikat memantapkan supremasi diri sebagai negara paling berkuasa di planet bumi masa kini.

Dengan gembira Trump berkicau lewat twitter pribadinya “The Tax Cuts are so large and so meaningful, and yet the Fake News is working overtime to follow the lead of their friends, the defeated Dems, and only demean. This is truly a case where the results will speak for themselves, starting very soon. Jobs, Jobs, Jobs!”.

Wapres AS, Mike Pence manyatakan bahwa reformasi pajak yang dilakukan Trump merupakan saat sangat menentukan yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat kelas menengah ke atas untuk memetik keuntungan.

Oposisi


Sementara pihak oposisi tetap menunaikan tugas mereka sebaik mungkin yaitu senantiasa bahkan niscaya berupaya untuk tidak membenarkan kebijakan apa pun yang dilakukan presiden.

Maka senator partai Demokrat, Charles Summer menyatakan reformasi pajak Trump adalah suatu kebijakan aib. Senator Elizabeth Warren meyakini bahwa penurunan pajak pasti akan merugikan negara miliaran dolar.

Ketua faksi Demokrat Nancy Pelosi mencemooh reformasi pajak Trumps sebagai praktek politik amoral Donald Trump demi mendongkrak pamornya yang sedang terus menerus merosot dengan suatu kebijakan yang akan membangkrutkan AS.

Menikmati


Pada kenyataan reformasi pajak paling besar di Amerika Serikat selama 30 tahun terakhir memang menurunkan pajak perusahaan dari 35 menjadi 21 persen sementara menurunkan pajak pendapatan tertinggi dari 39,6 menjadi 37 persen.

Menurut sang Ketua faksi Partai Republik, Paul Ryan pada tahun 2018 sebuah keluarga dengan anggota empat orang dan berpenghasilan 73.000 dolar AS akan menghemat 2.059 dolar AS dalam setahun. Para pembayar pajak kelas menengah sampai kelas teratas memang akan sangat menikmati penurunan pajak.  

Reformasi pajak Donald Trump mustahil ditolak oleh para warga AS yang diuntungkan akibat bisa membayar pajak dalam jumlah lebih sedikit. Namun para perusahaan asing juga menikmatinya. Hanya beberapa jam setelah keputusan penurunan pajak, perusahaan Jerman Mercedes Benz dan BMW menyatakan bahwa mereka masing-masing akan menghemat pajak sebesar antara 1,55 sampai 1,7 milliar euro, yang  mohon dimaafkan bahwa saya tidak tahu berapa besar jumlah tersebut di dalam nilai Rupiah akibat kalkulator saya tidak cukup digit untuk mengkalkulasinya. [***]

Penulis adalah pembelajar kebijakan publik

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya