Berita

Bisnis

Gaji Di Atas Rp 5 Juta Tetap Kesulitan Ekonomi Selama Jokowi Berkuasa

SELASA, 26 DESEMBER 2017 | 10:32 WIB | LAPORAN:

Kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama tiga tahun belakangan disurvei, terutama yang menyentuh kesejahteraan masyarakat.

Alhasil, hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) berdasarkan demografi responden yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp 5 juta per bulan, menunjukkan mayoritas mengaku ekonomi keluarga mereka sangat sulit. Setidaknya ada 62,7 persen dari 2.178 responden.

"Ada 89,6 persen di antaranya mengaku bahwa selama tiga tahun terakhir, sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Sebanyak 7,3 persen menyatakan pas-pasan saja namun harus gali lubang tutup lubang alias hutang tutup hutang setiap bulannya, sedangkan 3,1 persen menyatakan cukup-cukup saja tetapi harus ada keperluan keluarga yang tidak dibisa dibeli," papar Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono melalui keterangan pers yang disebarluaskan, Selasa (26/12).


Sedangkan responden yang berpenghasilan lebih dari Rp 5 juta tapi kurang Rp 10 juta per bulan yaitu sebanyak 76,6 persen menyatakan keadaan ekonomi mereka juga menurun dengan alasan kenaikan harga-harga barang yang selama ini dikonsumsi. Sebanyak 22,8 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka pas-pasan tapi bisa menabung dengan mengurangi komponen kebutuhan sehari-hari. Sisanya 0,6 persen mengaku ada peningkatan sedikit dan bisa menabung.

Arifin memaparkan, survei ini menggunakan metode survei jajak pendapat dengan menjadikan 2.178 warga negara Indonesi sebagai responden. Mereka berasal dari 456 Kota/ Kabupaten. Survei dilakukan dalam kurun waktu 14 hari, yakni mulai tanggal 8 Desember sampai dengan 22 Desember 2017.

Adapun penentuan jumlah responden melalui jumlah populasi DPT Pemilu 2014 sebanyak 190.307.134 pemilih dengan mengunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error -/+ 2,1 persen.[wid]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya