Berita

Muhammadiyah/RMOL

Nusantara

Di Markas Muhammadiyah, Emil Salim Dikukuhkan Jadi Bapak Lingkungan Indonesia

MINGGU, 24 DESEMBER 2017 | 02:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU), bekerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah menggelar refleksi Akhir Tahun mengenai Lingkungan Hidup di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Ketua MLH PP Muhammadiyah, Muhjidin mengatakan perubahan iklim global yang ekstreem hampir terjadi diseluruh dunia juga menimpa Indonesia. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat hati hati menjalani aktifitasnya.

Adanya perubahan iklim ekstrem tersebut dan banyaknya bencana akhir-akhir ini, PERWAKU dan MLH PP Muhammadiyah menghimbau agar pemerintah untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan penanganan terhadap bencana alam atau manajemen bencana alam.


"Kami memandang pentingnya seluruh elemen bangsa Indonesia baik pemerintah, swasta, ormas, NGO dan masyarakat untuk kembali menggalakkkan Hutan Mangrove dan Gambut di Indonesia sebagai bagian dari penyelamatan Lingkungan Global," kata Muhjidin, Sabtu (23/12).

Menurut dia, masih banyak terdapat silang kepentingan antara pembangunan dan
penyelamatan Sumber Daya Alam dibeberapa tempat yang mengakitbatkan kerusakan lingkungan, konflik sosial dan menyiahkan persoalan hukum. Maraknya pembangunan yang bersilangan terhadap lingkungan sebaiknya telah melalui Kajian Lingkungan Hidup stratejik sehingga memperkecil dampak kerusakan lingkungan serta menghentikan segala kelanjutannya.

Muhjidin menambahkan, kegiatan perkebunan, pertambangan, reklamasi, apartemen ataupun pembangunan infrastruktur tidak boleh merusak tatanan sosial masyarakat lokal serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal.

Selain itu, Muhjidin mengatakan penyelesaian konflik sosial yang berujung pada “kriminalisasi” masyarakat lokal segera dihentikan dan berupaya mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

"Pada tahun 2017 di data kami terdapat 98 korban tersebar di 16 Provinsi," ungkap Muhjidin.

Untuk itu, penegakan hukum terkait kasus lingkungan hendaknya benar-benar
berlandaskan pada penyelamatan lingkungan dan keadilan bukan pada kepentingan koorporasi. Untuk itu diperlukan penegak hukum yang paham mengenai Lingkungan secara mendalam dan menyeluruh. Muhjidin menekankan pengelolaan Sumber Daya Alam oleh koorporasi yang tidak memberikan dampak perekonomian negara, segera dibekukan dan mencabut izin usahanya.

Terakhir, Muhjidin mengungkapkan jika PERWAKU dan MLH PP Muhammadiyah yang juga disaksikan penggiat Lingkungan Walhi, penggiat Lingkungan berbasis kampus UI, UGM, UNS, UMY, UMJ dan UNJ mendeklarasikan Prof. Dr. Emil salim sebagai Bapak Lingkungan Indonesia.

Hadir pada acara tersebut diantaranya Ketua PP. Muhammadiyah Hajriyanto Thohary, Emil salim (Dewan pendiri Perwaku), Hasroel Thayyeb (Peneliti LIPI/Dewan pakar Perwaku), Raldy Hendro Koestoer (dewan pakar Perwaku), San Afri Awan (KLHK), Andi Yuliani (Komisi VII DPR RI), Dian Patria (Litbang GNP SDA KPK), Nur Hidayati (WALHI), Emil Budianto (direktur Sekolah Lingkungan UI). [san]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya