Berita

Ilustrasi/Reuters

Dunia

Konservatif Jerman: Imigran Baru Harusnya Hanya 65 Ribu Per Tahun

SABTU, 23 DESEMBER 2017 | 13:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jerman harus membatasi jumlah imigran baru menjadi sekitar 65 ribu per tahun.

Hal itu diutarakan oleh wakil pemimpin konservatif Kanselir Angela Merkel. Pernyataan tersebut menunjukkan sebuah posisi yang dapat membuktikan perpecahan dalam pembicaraan koalisi dengan Demokrat Sosial (SPD).

Merkel sendiri saat ini diketahui sedang mencoba untuk membentuk koalisi pemerintahan baru dengan SPD setelah pembicaraan dengan dua partai kecil runtuh bulan lalu. Perundingan eksplorasi akan dimulai pada 7 Januari, dan Merkel berharap untuk mencapai kesepakatan pada pertengahan Januari.


Merkel diketahui menjadi sorotan karena kebijakannya untuk membuka pintu bagi lebih dari satu juga migran tahun lalu dinilai sebagai salah satu penyebab kekalahan dalam pemilihan umum 24 September lalu.

Thomas Strobl, wakil pemimpin Demokrat Kristen Merkel (CDU), mengatakan kepada surat kabar Heilbronner Stimme bahwa tidak ada pengulangan gelombang migran tersebut dan Jerman perlu kembali ke jumlah yang lebih "normal" yakni di bawah batas 200.000 yang disetujui oleh CDU dengan pihak Bavaria pada bulan Oktober.

"Saya tidak memikirkan 200.000 pertahun yang banyak dibahas," kata Strobl dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Sabtu.

"Targetnya harus menjadi nomor dari tahun 2012 ketika 65.000 pengungsi datang," sambungnya seperti dimuat Reuters.

SPD menentang adanya pembatasan migrasi dan upaya oleh konservatif untuk memperpanjang penghentian reunifikasi keluarga bagi para migran yang diberi "perlindungan anak" daripada suaka penuh yang akan berakhir pada Maret 2018.

Menteri Luar Negeri Sigmar Gabriel, seorang anggota SPD teratas, pada hari Jumat mengatakan kepada penyiar ARD bahwa kementeriannya akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang memungkinkan keluarga seorang migran Suriah berusia 16 tahun bergabung di Jerman. [mel]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya