Berita

Foto/Net

Bisnis

Jokowi Membalas Dengan Keras

BBM Satu Harga Di Papua Dipersoalkan
JUMAT, 22 DESEMBER 2017 | 10:30 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pengakuan tokoh agama asal Papua, Pastor John Djonga bahwa tidak maksimalnya BBM satu harga di wilayahnya viral di media sosial. Presiden Jokowi bahkan meminta masyarakat untuk memberi informasi bila mengetahui kalau di Papua harga BBM tidak sama dengan di Jawa serta pulau lainnya.

Harga BBM satu harga di Papua dengan daerah lainnya yang kerap dikampanyekan Presiden Joko Widodo mendapat tanggapan berbeda. Pastor John menyebut, BBM satu harga di Papua hanya terjadi saat Presiden Jokowi blusukan saja. Selebihnya, harga BBM di Papua kembali seperti semula, lebih mahal dari wilayah lain.

"Pertamina sudah saya perintah­kan (mengawasi program BBM satu harga). Tapi dari Pertamina sendiri enggak ada informasi mengenai itu (ketidakstabilan harga BBM)," ujar Presiden Jokowi di sela blusukan di proyek Bandara Nabire, Papua.


Presiden pun meminta siapa saja yang mengetahui program BBM satu harga di Papua tidak berjalan baik, untuk melapor kepadanya. "Kalau ada, tolong (dilaporkan) atau dicek di lapangan sajalah di mana. Akan kami perbaiki. Kalau dapat, laporkan di mana, itu yang saya kejar," ucap Jokowi.

Untuk itu, lanjut Jokowi, publik harap maklum jika dalam pelaksa­naannya masih kurang maksimal. "Biasalah dalam awal-awal sebuah program. Karena ini ada di banyak tempat, tidak hanya di Papua saja. Memang perlu monitoring, kontrol yang kuat sehingga kalau dapat lapo­ran di mana ya itu yang saya kejar," ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini pun direspon oleh warga dunia maya yang masih bingung soal kebenaran kabar harga BBM yang tidak 1 harga di Papua. "Udah ada yang share via medsos karena nggak tahu harus melapor kemana. Tapi malah dibully buzzer bapak @jokowi. Lapor salah nggak lapor salah," tutur akun @ rezaa_jkt.

"Kalau memang benar ada ketidakstabilan harga BBM di sana. Harusnya gubernur, bupati sampai dengan kepolisian yang ada pada ngapain aja tugas mereka selama ini? Kalau pada tidak bisa menga­wasi dan menjalankan kebijakan yang sangat baik dan meringankan masyarakat, mundur aja," ujar akun @DhemitMerapi.

"Ayo @bphmigas @bph_migas tolong dong di cross check, be­narkah demikian?" kata akun @ adityaaji24.

“Kabar ini adalah kabar baik bagi Pak @ Jokowi. Takutnya selama ini yang sampai ke Beliau hanya yang baik-baik saja, ini akan jadi bahan evaluasi bersama. Semoga secepatnya bisa diperbaiki. cc: @ pertamina @KemenBUMN @ Kementerian ESDM" tulis akun @ ILOSanre.

"Jika benar demikian, presiden@ Jokowi perlu tahu hal ini agar kebi­jakan satu harga BBM benar-benar terlaksana," ujar akun @sy_haris.

"Mungkin pak @ Jokowi harus sering ngantor di Papua neh," usul akun @visualjunkies.

Seperti diketahui, Pastor John Djonga menyatakan harga menye­suaikan jika blusukan dari Jokowi datang. "Ketika beliau pulang, da­lam kurun waktu satu-dua minggu, harga kembali 'normal' kembali sedia kala," kata Pastor John saat Seminar Nasional "Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua" di Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.

Hal itu dikatakannya karena me­mantau langsung harga BBM di kawasan Yakuhimo, Papua. Jokowi yang menetapkan pada 2016 silam diakuinya harga sama dengan di Jawa, yaitu Rp 6.450 per liter jenis premium dan Rp 5.150 untuk solar.

"Harganya berubah sekarang dan kembali menjadi Rp 30.000 lagi. Bahkan menjelang Tahun Baru dan Natal, tahun lalu kami sampai Rp 100.000," tutur Pastor John.

Pernyataan John ini kemudian vi­ral di media sosial dengan berbagai macam tanggapan dari warganet. "Prihatin sama saudara-saudara di Papua yang selalu jadi objek pencitraan. Semoga semua wacana itu bisa diwujudkan. Kalau nggak bisa sekarang, mungkin di rezim berikutnya. Aamin,"  cuit akun @ ivanazhar1.

"Mafia BBM di Papua sudah berakar berurat. Pasti mereka akan melakukan perlawanan ketika Jokowi memerintahkan Pertamina untuk membuat harga BBM di Papua setara dengan harga BBM di Jawa," cuit akun @masmerd.

"Semua hanya dibungkus penci­traan, slogan kerja kerja hasilnya NOL, kasihan rakyat," kata akun @shiezi.

"Program yang terlalu berat untuk diimplementasikan. Tapi karena tak ada ruang dibuka untuk argumentasi meski logis, main kucing-kucingan akhirnyaa.." sahut akun @said­basalim.

"Jadi,,, tidak ada pejabat yang mau bantu mengawasi ?Atau jan­gan-jangan pejabat ikut bermain? BBM 1 harga untuk siapa ? Kok pejabat daerah tutup mata," tambah akun @ariyan98.

PT Pertamina (Persero) selaku penyuplai minyak membantah kabar tersebut. Menurut Unit Manager Communication & CSR Marketing Operation Region VIII Eko Kristiawan, harga BBM di Papua sudah sesuai dengan keteta­pan yang berlaku.

"Adanya tambahan lembaga pe­nyalur tersebut, maka masyarakat disekitar lokasi yang membeli BBM di lembaga penyalur tersebut dapat memperoleh BBM satu harga sesuai Perpres yang ditetapkan pemerin­tah," kata Eko melalui keterangan resmi, Selasa lalu (19/12). Namun sebagian warganet meluruskan in­formasi yang berkembang tersebut. "Harga yang mahal itu di pengecer. Yang 1 harga hanya di SPBU. Di pengecer tetap harga mahal dan bervariasi, semakin jauh daerah­nya semakin mahal," ujar akun @ dhinishany.

"Itu ada kartel yang bermain yang selama ini menikmati harga tinggi disana. Jangan-jangan malah oknum pertamina sendiri tuh. @KPK_RI periksa @ pertamin," minta akun @adefaizalmeyzar.

PT Pertamina (Persero) selaku penyuplai minyak membantah kabar tersebut. Menurut Unit Manager Communication & CSR Marketing Operation Region VIII Eko Kristiawan, harga BBM di Papua sudah sesuai dengan keteta­pan yang berlaku.

"Adanya tambahan lembaga pe­nyalur tersebut, maka masyarakat disekitar lokasi yang membeli BBM di lembaga penyalur tersebut dapat memperoleh BBM satu harga sesuai Perpres yang ditetapkan pemerin­tah," kata Eko melalui keterangan resmi, Selasa lalu (19/12). ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya