Berita

Bisnis

Terobosan RR Agar Ekonomi RI 2018 Tumbuh 6,5 Persen

RABU, 20 DESEMBER 2017 | 17:13 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 sebesar 5,4 persen. Namun ekonom senior DR Rizal Ramli menyebut pertumbuhan ekonomi nasional bisa dipacu hingga 6,5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi lagi. Caranya harus bikin growth story yaitu cara inovatif. Jadi jangan melakukan pengetatan keuangan, tetapi malah harus diperlonggar," kata Rizal Ramli baru-baru ini.

Ada sejumlah terobosan yang ditawarkan RR, demikian Rizal Ramli disapa, untuk memacu pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 6,5 persen. Pertama, memperlonggar anggaran atau belanja pemerintah. Di tengah perlambatan ekonomi, katanya, pengetatan anggaran seperti dilakukan tim ekonomi saat ini merupakan kebijakan yang tidak tepat.


"Pengetatan belanja akan membuat ekonomi stagnan. Kebijakan ini terbukti gagal di sejumlah negara seperti Yunani," kata mantan Menko Perekonomian era Gus Dur  ini.

Kedua, memompa fiskal dengan menggunakan dana non-APBN. RR menyebut kebijakan Presiden Jokowi memacu pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan menggunakan APBN sudah tepat. Namun, pembangunan infratruktur di Pulau Jawa harus menggunakan dana di luar APBN. Kebutuhan dana ini, katanya, bisa diambil melalui kebijakan revaluasi aset BUMN.

Dalam hitungannya, revaluasi aset bisa meningkatkan aset BUMN menjadi 2500 triliun sehingga bisa mendapatkan dana pinjaman sebesar 100 milar dolar AS.

Ketiga, sebut mantan Menteri Keuangan dan Menko Maritim ini, memompa bisnis ritel dengan cara meningkatkan kredit. Pertumbuhan kredit harus mencapai 15-17 persen, sebut dia, sehingga bisa menggerakkan roda perekonmian rakyat. Kisah sukses PT Permodalan Nasional Madani (PNM Persero) meningkatkan pertumbuhan kredit bisa dijadikan contoh. Program ini berhasil menggaet 2 juta nasabah dengan pinjaman modal antara Rp2-3 juta. Karena itu, dia berharap agar pemerintah menambah modal usaha kelompok tersebut dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 5 triliun.

"Dengan modal sebesar itu, para ibu yang bisa terjangkau bisa mencapai 60 juta orang," ujarnya.

Selama ini, kata Rizal Ramli, mayoritas kredit menjangkau golongan perusahaan besar yaitu mencapai 73 persen. Sebesar 17 persen menjangkau perusahaan skala menengah dan skala kecil, dan sisanya baru golongan kelas menengah ke bawah.

"Kenapa pola ini tidak digeser (lebih banyak untuk golongan kelas menengah ke bawah)," ucapnya.

Mantan Kepala Bulog ini mengatakan, saat ini tidak bisa lagi menggunakan pendekatan biasa-biasa saja, tetapi harus menggunakan terobosan. Keberanian melakukan terobosan yang menyebabkan sejumlah negara tetangga mencapai pendapatan yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Pendapatan Korea misalnya mencapai 10 kali lipat, Taiwan 7 kali lipat, bahkan Malaysia yang mencapai 4 kali lipat. Padahal, puluhan tahun lalu pendapatan negara itu sama dengan Indonesia.

"Jadi, Indonesia tertinggal bukan hanya karena korupsi, tetapi juga karena kita tidak berani mengambil risiko," demikian RR.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya